Sementara Wakil Ketua Bidang Komunikasi Golkar Sulsel Zulham Arief membantah, tudingan uji kelayakan calon ketua DPD II terjadi praktek transaksional. Justru, lanjutnya, Taufan Pawe pada setiap kesempatan mengharamkan adanya bayar-bayaran untuk menduduki jabatan tertentu.
Ia menjelaskan, Taufan Pawe ingin menghapuskan tradisi bayar-bayaran dibawah meja untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu, semua harus terbuka dan transparan peruntukkannya.
"Justru pak ketua (TP) diawal kepengurusannya langsung konsen untuk menghilangkan itu (transaksional). Karena banyak kader mengeluh karena adanya bayar-bayaran. Hal ini berdampak dengan penurunan suara Golkar di Sulsel," jelasnya.
Sekretaris AMPG Sulsel ini juga menegaskan, jika seluruh kader Golkar telah membulatkan tekadnya untuk mendorong Ketua Umum DPP Airlangga Hartarto menjadi calon presiden 2024. Hal ini merupakan perintah langsung Taufan Pawe dalam setiap konsolidasi atau musda di DPD II di Sulsel.
"Pak TP disetiap kunjungan ke daerah, mewajibkan kader berkerja keras mensosialisasikan Pak Airlangga untuk menjadikan Presiden. Dan itu sudah berjalan. Semua alat peraga disetiap musda, selalu ada tulisan Airlangga Presidenku. Bahkan Pak TP selalu memimpin yel-yel disetiap konsolidasi dan musda yang menegaskan Airlangga Presidenku," pungkasnya.
"Kita sudah on the track, kita dorong simbol kemuliaan Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto sebagai Presiden tahun 2024," tutup Zulham.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar Mustafa Radja meminta partai Golkar Sulsel untuk tidak buat aturan sendiri dalam pelaksanaan Musda Partai Golkar Kabupaten dan Kota.
