Realisasi Tender Proyek Minim, Plt Gubernur: Tidak Ada Istilah Tunda Lagi

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Realisasi tender proyek di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih minim. Banyak OPD yang belum melakukan tender. Bahkan di antaranya terdapat OPD belum mengajukan tender sama sekali.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), karena ada batas waktu yang harus dikejar.

"Pokoknya tidak ada istilah tunda lagi. Kita deadline itu harus masuk dan tayang untuk DAK," kata Sudirman, Kamis (27/5/2021).

Untuk dua OPD yakni Dinas Pariwisata dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Sulsel, yang belum sama sekali mengajukan tender, kata dia, nanti akan dilakukan penelusuran.

"Nanti tetap kita akan telusuri. Jadi memang skala prioritas dulu. Kalau DAK ini deadline tanggal 7 Juni harus bisa e-katalog atau langsung tayang, terakhir tayang paling lambat itu adalah tanggal 7. Karena waktu 35 hari kerja kan," tuturnya.

Lebih lanjut kata Sudirman, lelang normal sekitar 21 Juli harus terlaporkan sampai di pusat supaya tidak ditarik.

Dari data Biro Pengadaan Barang dan Jasa sendiri, Dinas Pariwisata, terdapat 18 paket yang harus ditender dengan nilai anggaran Rp15,6 miliar.

Sedangkan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Sulsel, memiliki 10 proyek dengan nilai Rp6,7 miliar. Dinas PUTR memiliki nilai proyek tertinggi. Proyek terbanyak ada di Dinas Pendidikan.

Sebelumnya, Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Andi Bakti Haruni mengungkapkan, ia telah meminta masing-masing OPD untuk segera mengajukan tender. Bahkan, kata dia, nantinya akan diutus beberapa staf untuk melakukan pendampingan di OPD.

"Saya akan bentuk tim khusus untuk mendampingi OPD. Misalnya siapa staf ku yang mendampingi Dinas Pendidikan untuk mempercepat. Siapa stafku yang mendampingi dinas PUTR untuk mempercepat," jelas Bakti.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), untuk tahun 2021, pemprov memiliki 553 paket dengan nilai anggaran Rp2,1 triliun.

Data terakhir, realisasi tender proyek baru 86 paket (15,55 persen). Sedangkan yang belum terealisasi sekitar 467 paket (84,45 persen). (selfi/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan