"Harus mendapat perhatian khusus ini. DPRD ini harus menjadi contoh penghematan untuk penanganan pandemi," kata Herman, Selasa, 22 Juni.
Herman menuturkan banyak orang yang sebelum pandemi tergolong ekonomi mampu, sehingga tidak terdata untuk mendapat bantuan Covid-19. Namun, seiring waktu, mereka juga akhirnya terdampak. Kondisi ekonomi mereka berubah, lantas menjadi miskin.
"Ingat, di Makassar ini banyak warga yang bekerja di sektor jasa, sehingga sangat terdampak dengan pandemi. Mereka lolos dari perhatian pemerintah, mereka itu butuh bantuan," beber eks aktivis HMI (MPO) Cabang Makassar itu.
Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar Edy Kurniawan menyampaikan alokasi anggaran di Sekretariat DPRD Makassar harus dipantau. Pasalnya banyak yang bernilai besar, namun tidak dilengkapi dengan penjelasan detail.
"Apakah anggaran tersebut sudah diperhitungkan dengan baik? Jika ada yang masih bisa dialihkan ke penangan pandemi, itu harus yang jadi perhatian khusus," sarannya.
Edy menuturkan, pihak DPRD Makassar harus peka terhadap kondisi keuangan daerah yang karut marut untuk penanganan Covid-19. Semua anggaran yang tidak terlalu mendesak harus diarahkan ke penangan virus korona.
"DPRD harus peka terhadap kondisi masyarakat. Kan anggarannya belum semua dipakai makanya masih bisa direlokasi," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Plt Sekretaris DPRD Makassar Harun Rani tidak memberi respons atas alokasi dana perawatan Kantor DPRD Makassar tersebut. Telepon dan pesan WhatsApp pun tidak ditanggapi, hingga berita ini diturunkan. (edo)
