"Paling minimal itu ialah ketua fraksi atau ketua badan anggaran," bebernya.
Buka Detail
Peneliti senior Kopel Indonesia Herman mengatakan seharusnya banggar yang memberikan penjelasan secara rinci. Tidak mendegasikan kepada orang lain. Tenaga ahli bidang hukum, bukan tupoksinya.
Soal kehadiran humas, dinilai sudah tepat. Namun, seharusnya data yang dipaparkan dibuka rinci. Jangan hanya totalnya.
"Intinya di sini transparansi secara utuh, bukan hanya total. Kalau hanya totalnya saja, masih belum transparan," kata Herman.
Ada hal yang menggelitik dalam konfrensi pers tersebut, kata Herman, yakni kata bentuk stimulan ekonomi di masa pandemi. DPRD mengklaim turut andil dalam pemulihan ekonomi khususnya di bidang jasa perhotelan.
Mereka mengklaim ikut mengatasi meningkatnya laju pertumbuhan pengangguran dan tidak terjadi PHK. Hanya saja, warga yang terdampak Covid-19, tidak dijelaskan mengenai solusi untuk mereka.
"Ini tidak menyentuh langsung warga yang paling terdampak. Apalagi, kan, di masa pandemi masa masih banyak kegiatan yang melibatkan banyak orang. Itu, kan, dilarang jika tidak terlalu mendesak," ujarnya.
Wadir LBH Makassar Edy Kurniwan menjelaskan yang namanya transparansi, data mesti dibuka secara utuh bukan hanya total. Mesti lebih terperinci. Tidak adanya temuan BPK, bukan berarti tidak ada pelanggaran.
"Tidak jarang dinyatakan clean and clear, tetapi pas ditelusuri ada pelanggaran. Makanya harus transparan agar semua pihak bisa percaya," katanya.
Sedianya, pembahasan soal anggaran itu menghadirkan Juru Bicara Banggar DPRD Makassar, Mario David. Hanya saja, dia muncul hanya Kasubag Humas dan Tenaga Ahli Bidang Hukum DPRD Makassar, Taufiq Nadsir dan Zainuddij Jaka.
