Sambungnya, wilayah Kepulauan ini, kami berusaha merekrut vaksinator, tetapi kami terkendala mereka belum mendapatkan sertifikasi, registrasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sehingga tenaga kesehatan yang kami rekrut, tidak bisa kami gunakan, karena nanti berimplikasi pada tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
" Akan tetapi, Alhamdulillah, untuk saat ini kami mendapatkan Bawah Komando Operasi (BKO) dari Mabes Polri, ada 11 dokter dan 11 perawat, sebenarnya kami mengajukan kemarin ada 28 dokter dan 48 perawat, akan tetapi yang datang hanya separuh, tetapi kemarin sudah langsung kami distribusikan ke Kabupaten yang tidak ada Polresnya," kata Wakapolda Sultra.
Lebih lanjut ia mengatakan, karena memang kendala diawal, Kabupaten-Kabupaten yang tidak ada Polresnya ini, kami tidak bisa mengajukan akun pikir, karena akun pikir waktu itu harus mempunyai fasilitas kesehatan, sementara di Kabupaten yang tidak ada Polresnya itu, Polsek-polsek tidak mempunyai fasilitas kesehatan, tapi kemudian kami negosiasikan, dan baru dalam waktu satu bulan setengah ini mereka dapat, ini juga termasuk salah satu hambatan kami.
"Tapi walaupun banyak kendala di Lapangan, kami tetap kerja keras untuk menggenjot proses pencapaian 70 persen,"terangnya.
Lalu Wakapolda Sultra juga menambahkan, kemudian yang lain, memang kami terkendala mobilisasi massa, kami sudah melakukan sosialisasi, edukasi, glorifikasi untuk dapat memobilisasi massa, tapi memang satu setengah tahun, hoax yang sudah tersebar ini, kami tidak mampu melawan hanya dalam waktu 4 bulan.
