"Begitu juga tahun lalu di tahun 2020, kita meresmikan Kawasan Bungkutoko-Petoaha dan sekarang kita sudah menyaksikan perubahannya,"ujarnya.
Sambungnya, dan saya sendiri sempat lupa dimana titik peletakan batu pertama di Bungkutoko itu, karena saking berubahnya situasinya yang signifikan, padahal dulu jika masyarakat ditawari untuk tinggal disanapun enggan untuk tinggal disana
"Tapi sekarang, Alhamdulillah kita saksikan setiap hari, justru malah menjadi tempat kunjungan destinasi baru dikawasan kota Kendari ini, dan mudah-mudahan dan kita berdoa kawasan Puday-Lapulu ini akan menyusul menjadi destinasi baru di Kota Kendari," tandasnya.
Sementara itu, Kepala BPPW Provinsi Sultra, I Wayan Krisna Wardana menegaskan tekadnya untuk membantu pemerintah Kota Kendari untuk penanganan pemukiman kumuh di Kota Kendari.
"Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertekad untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Indonesia dan mendukung "Gerakan 100-0-100", yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen pemukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah dan berbasis komunitas," jelasnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, bahwa dalam penanganan kumuh telah banyak dilakukan diberbagai program dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.
"Hal ini sejalan dengan sasaran pokok dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005 - 2025, yaitu terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan hunian beserta prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat, untuk mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh,"ujarnya.
