"Hal itu saya tegaskan karena, hampir 99,8 persen pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dan koperasi," ujarnya.
Pemerintah, lanjut Syarief Hasan, harus campur tangan mendampingi ekonomi rakyat dalam bentuk kebijakan, terutama seputar permodalan dan pemasaran.
Keberpihakan ekonomi rakyat ini, menurut Syarief, sudah dilaksanakan sejak era kepemimpinan Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Waktu itu, ada empat strategi atau empat pilar pembangunan yang dijalankan SBY. Pertama, Pro-Growth (growth with equity) yakni pertumbuhan (ekonomi) yang menyentuh semua lapisan rakyat.
Di sini pemerintah memastikan bahwa tidak ada satu rakyatpun yang teringgal dalam pembangunan ekonomi. Seluruh rakyat terlibat dan menikmati.
Kedua, Pro-Job yaitu menyediakan lapangan kerja kepada rakyat. Pertumbuhan ekonomi harus bisa menekan tingkat pengangguran ke batas terendah.
Ketiga, Pro-Poor. Pembangunan harus mengentaskan kemiskinan dan Keempat, Pro-Environment. Yakni, peningkatan pembangunan mesti sejalan dengan pelestarian lingkungan.
"Strategi yang dilakukan SBY itu bisa dijadikan sebagai model atau contoh baik. Intinya, sistem ekonomi keberpihakan kepada rakyat ini, harus kita jaga, implementasikan dan banggakan. Sebab, sistem ini memiliki keunikan tersendiri yang membedakan dengan sistem ekonomi kapitalis dimana semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar dan komunis, yang semua kegiatan ekonomi rakyatnya harus menuruti keinginan absolut pemerintah," terangnya.
Melihat luarbiasanya sistem ekonomi kerakyatan tersebut, Syarief Hasan mendorong pemerintah untuk melaksanakan karena sangat sesuai dengan amanah konstitusi dan Pancasila. (dra/fajar)
