Lanjutnya, soal tingginya beban masyarakat yang kesulitan menjangkau BBM subsidi tetap menjadi perhatian pertamina. Pemerintah melalui pertamina, kata dia, sedang mengedukasi masyarakat untuk bertransisi ke pertamax.
Sehingga pelan-pelan masyarakat diedukasi dan pemerintah juga sudah menyiapkan roadmap menuju energi yang berkualitas dan ramah lingkungan.
Seperti halnya dahulu dari minyak tanah ke gas tiga kilogram. "Nanti juga ada kendaraan listrik. Artinya masyarakat diajak adaptif supaya BBM-nya mengikuti teknologi kendaraan," katanya.
Soal dinamika penolakan dari masyarakat, kata dia, harus diperhatikan perpres itu. Tetap akan disubsidi, tetapi yang disubsidi adalah komponen ron 88 pembentuk pertalite. "Jadi yang didistribusikan adalah pertalite dan yang disubsidi adalah ron 88 pembentuk komponen pertalite itu," dalihnya.
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dinas ESDM Sulsel, Jamaluddin mengatakan membenarkan pihaknya menunggu keputusan bersama dari menteri terkait terkait brand dan juga harga.
"Kita menunggu tetapi sebenarnya pelayanan tetap jalan, kuota JBKP kita ada di pertalite, kalau sesuai perpres sebenarnya untuk menghasilkan ron 90 (pertalite) itu 50% ron 88 (jbkp) + 50% pertamax ron 92," katanya.
Sekarang ini, kata dia, sebenarnya kuota JBKP kita ada dalam pertalite. Meskipun brand dan harga masih pertalite dengan keberadaan JBKP 50 persen di dalamnya. "Ini sebenarnya secara teknis yang ditunggu pertamina," katanya.
"Kalau sesuai dengan keputusan BPH Migas dan Perpres 117/2021 maka tidak ada lagi premium murni tetapi premium hanya sebagai pencampur 50 persen," jelasnya.
