Olehnya, dia berharap masyarakat dapat mengerti kebijakan pusat. Karena kewenangannya ada di pusat. Apalagi roadmap BBM pusat memang akan mengalihkan ke penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan dari premium (ron 88) ke pertalite (ron 90) hingga pertamax (ron 92).
"Dan untuk tahun ini kuota JBKP kita sebenarnya ada dalam pertalite 50% jadi masyarakat tidak akan menemukan lagi premium di SPBU, tinggal kita tunggu pusat mudah-mudahan harga masih bisa dikendalikan karena masih ada JBKP kita 50% di dalam pertalite sebagai bentuk intervensi pemerintah," jelasnya.
Tetapi, lanjutnya, berdasarkan Perpres 191/2014 premium (ron 88) bukan BBM subsidi tetapi BBM JBKP.
Kendati masyarakat tetap dilayani dengan BBM pertalite yang sdh ada 50 persen JBKP di dalamnya. Itu sejalan dengan keputusan BPH Migas terkait penetapan kuota JBKP dan Perpres 117.
"Meski sebenarnya masyarakat membutuhkan BBM yang murah. Ini mudah-mudahan segera turun keputusan dari pusat untuk memperjelas semuanya. Tapi sekarang ini tetap dijamin pasokan BBM pertalite oleh pertamina," jelasnya. (ikbal/fajar)
