Politisi PDI-Perjuangan itu juga menekankan Kementan agar tidak main-main mengelola dana Rp70 miliar untuk kegiatan pengumpulan (collect) data RDKK. Baginya, dana tersebut harus digunakan sepenuhnya untuk pembenahan data RDKK. Di sisi lain, ia pun menemukan permasalahan koordinasi internal Kementan yang tidak sinkron.
Menurutnya, permasalahan dana RDKK yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan dan koordinasi internal Kementan yang tidak sinkron ini akan sangat mempengaruhi kualitas RDKK ke depannya. “Kami melihat Kementan koordinasi internal saja tidak sinkron. Dari RDKK saja sudah bermasalah. Bagaimana ini?” tanya Sudin. (dpr/eds)
