Seharusnya pemerintah menghapus pajak dalam rangka mendongkrak daya beli dan konsumsi karena pendapatan per kapita masyarakat telah menurun drastis.
Ketiga, ketahanan finansial pemerintah di ujung tanduk. Pemerintah berutang ke BI dalam jumlah besar ini sebagai pelanggaran moneter yang berat.
Lembaga internasional IMF telah melarang BI memberi utang pada pemerintah.
“Selama ini pemerintah ditopang oleh oligarki pengusaha dan tersandera oleh para mafia, salah satunya terbukti pemerintah tidak berdaya sama sekali mengendalikan harga minyak goreng,” terangnya.
Selanjutnya, ketidakpercayaan masyarakat dengan kemampuan Jokowi dalam mengelola negara dikhawatirkan akan berlanjut tanpa jalan keluar.
Indonesia bisa terjebak dalam utang dan dikendalikan oleh oligarki, serta ketergantungan pemerintah terhadap China (RRC).
Kekhawatiran tersebut tergambar dari aksi unjuk rasa berbagai kalangan masyarakat, di samping tuntutan penolakan penundaan pemilu dan 3 periode, tuntutan agar Jokowi mundur menggema di setiap aksi. Termasuk aksi mahasiswa di berbagai kota.
“Dari sejumlah hal tersebut, KAMI Lintas Provinsi menyatakan dan memohon agar Presiden Jokowi segera menyatakan mundur secara baik-baik atas kemauannya sendiri,” jelasnya.
“Jangan sampai mundur karena dipaksa oleh rakyat dan berisiko akan terjadi jatuhnya korban yang tidak kita inginkan bersama,” katanya lagi.
Selain Daniel M Rasyid, pernyataan sikap ini turut ditandatangani oleh Presidium KAMI Jawa Tengah Mudrick SM Sangidu; KAMI DIY Syukri Fadholi, KAMI Jawa Barat Syafril Sjofyan, AP-KAMI DKI Jakarta Djudju Purwantoro.
