Justin menjelaskan, rehabilitasi dan perluasan tampung alir air adalah meliputi normalisasi sungai-sungai besar, perluasan jaringan mikro atau sistem drainase yang terhubung ke sungai-sungai besar guna secepat mungkin mengalirkan air ke sungai utama.
“Sumur resapan pantas dicoret di Banggar DPRD DKI karena progres dan output-nya yang kurang jelas. Metodologi pengendalian air dengan sumur resapan jelas tidak dapat dijadikan media atau proyek utama pengendalian banjir,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (28/9).
Oleh karena itu, ia menyampaikan bahwa seharusnya Pemprov DKI fokus melakukan pembebasan lahan pinggiran sungai untuk dilakukan normalisasi. Selain itu, menegakkan ketentuan tata ruang dengan menertibkan bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi wilayahnya.
“Menanggulangi banjir tidak sesederhana pengadaan sumur resapan. Banjir di Jakarta jenis banjir lokal, banjir kiriman, dan banjir rob. Bagaimana mau mengatasi banjir kiriman jika normalisasi sungai besar tidak diprioritaskan?” tegasnya.
Selain itu, politikus PSI itu juga menyatakan bahwa cara untuk mengatasi banjir lokal akibat curah hujan yang tinggi juga tidak bisa dilakukan kecuali sistem drainasenya mumpuni. “Saluran air di Jakarta fungsinya saja kurang dari 50 persen, sehingga hujan lokal sebentar dapat langsung mengakibatkan banjir,” klaimnya.
“Menilik dari sumur-sumur resapan yang telah dikerjakan oleh Pemprov tahun lalu, di mana kedalamannya hanya 3 meter, lebar 1,2 meter, maka saya kira program sumur resapan ini bukan hanya tidak efektif, tapi juga merupakan pemborosan,” pungkas Justin.
