Banyak Kendala
Lebih lanjut, Badaruddin menuturkan bahwa ada beberapa kendala teknis yang dihadapi petani sawit. Misalnya, aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mensyaratkan adanya keterangan bebas lahan gambut.
"Pengurusannya rumit dan butuh waktu lama," tutur Ketua PBB Sulsel ini.
Badaruddin menginginkan agar petani kelapa sawit tidak dianggap sebelah mata. Namun, petani kelapa sawit itu bisa memberikan sumbangsih terhadap bangsa.
Pentingnya Standarisasi
Senada, Sekjen Apkasindo Perjuangan Sulaiman Andi Loe Loe, mengatakan bahwa memang permasalahan kita di lapangan masih banyak. Jadi semua stakeholder harus masuk ke situ.
"Karena ISPO ini kan wajib dilakukan. Mau tidak mau kita harus lakukan karena sawit kita itu akan
menjadi komoditi," katanya.
Bahkan negara lain itu mempersyaratkan suatu standar kualitas. "Karena sawit kita juga dikecam oleh negara lain bahwa sawit Indonesia tidak berstandar yang dipersyaratkan mereka," ujarnya.
Sementara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS mendata luas lahan yang telah mendapatkan sertifikat ISPO baru mencapai 45 persen atau 5,78 juta hektare hingga Maret 2021. (*/fajar)
