Sri Mulyani Target 0 Persen Miskin Ekstrem di 2024, DPR Tawarkan Jalan Keluar

  • Bagikan
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Anggota Badan Anggaran DPR RI, Hamka B Kady (foto: ist)

"Di Kabupaten Jeneponto, salah satu daerah pemilihan saya, ada warganya yang tergolong miskin ekstrem. Saya harap diberi perhatian khusus," ujar Hamka B Kady di Jakarta.

Padat karya yang dimaksud, Hamka mencontohkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.

"Terkait Padat Karya, sehubungan dengan penyelesaian persoalan miskin ekstrem, saya melihat apa tidak salah kalau bisa disatukan saja kegiatan Padat Karya dengan BSPS," tuturnya.

"Saya berharap ke Menteri dan seluruh jajaran, tolong dilaksanakan apa yang sudah disepakati bersama. Program padat karya tolong ditindaklanjuti. Tidak usah ada yang macam-macam, supaya kita paham fungsi kita masing-masing," tegas Hamka lebih lanjut.

Diketahui, kemiskinan ekstrem merupakan kondisi masyarakat karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Seperti, air bersih, makanan, Kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, serta layanan sosial.

Menurut BPS, tolak ukur miskin ekstrem di Indonesia apabila seseorang pengeluarannya di bawah Rp 10.739 per harinya. Apabila dikalkulasikan dalam sebulan berada di bawah Rp 322.170 per orang.

Misalnya, dalam satu keluarga terdapat empat orang, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan di bawah Rp 1.288.680 per keluarga.

Penetapan wilayah prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2022 hingga 2024 didasarkan pada indeks kemiskinan ekstrem kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi.

Penetapan ini merujuk surat keputusan Menteri Koordinator PMK Nomor 25 Tahun 2022. (Pram/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan