Wakil Gubernur menyebutkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat menargetkan laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat di tahun 2023 akan mencapai 5,5 persen dari 0,51 persen di tahun 2021; IPM tahun 2023 ditargetkan sebesar 66,19 point dari 65,26 point di tahun 2021.
Selanjutnya tingkat kemiskinan Papua Barat di tahun 2023 ditargetkan turun menjadi 20,86 persen dari 21,82 persen di tahun 2021; rasio gini di tahun 2023 ditargetkan 0,378 persen dari 0,374 persen di tahun 2021.
"Tingkat pengangguran terbuka di Papua Barat tahun 2023 kami targetkan turun menjadi 5,69 persen dari 5,84 persen di tahun 2021; dan tingkat emisi GRK tahun 2023 ditargetkan 3.740.830 TCO2/tahun dari 5.344.043 TCO2/tahun pada 2021 lalu," ujar Lakotani.
Muhamad Lakotani berharap kepada seluruh peserta Musrenbang yang terdiri dari 13 bupati/walikota dan perangkat teknis masing-masing daerah agar fokus pada sasaran makro daerah yang tertuang dalam RKPD dimaksud pada.
"Ini menjadi tantangan kita agar bekerja keras, berbuat yang terbaik demi kemajuan Provinsi Papua Barat melalui usulan program yang berbobot dan dapat memecahkan permasalahan yang kita hadapi bersama dari tahun ke tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," tutup Muhamad Lakotani.
Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat 2023 ini digelar secara luring dan daring dengan tema "Mempercepat pembangunan ekonomi dan pemberian masyarakat dengan meningkatkan kualitas SDM unggul yang didukung infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta lingkungan hidup yang lestari".
