"Kalau setiap tanggal satu setahun ada 12 kali itu kalau dijumlah nilainya itu lumayan besar, kalau sewanya 150 ribu lebih dari satu juta. Kondisi masyarakat kita ini tidak semua nilai itu kecil jadi perlu dikaji ulang. Ini gagasan mungkin oke ketika kesejahteraan masyarakat kita sudah cukup sejahtera," jelasnya.
Namun, melihat kesejahteraan masyarakat Makassar khususnya saat ini, Ray menyebut aturan ini belum tetap untuk diberlakukan. Hal ini bisa saja menjadi beban yang memberatkan masyarakat.
"Tapi masih dikatakan kesejahteraan kita masih seperti sekarang ini bagaimana komentar komentar masyarakat terkait ini kan banyak juga yang mengeluh terkait biayanya itu," imbuhnya.
Dia pun mengapresiasi gagasan Danny Pomanto untuk memberlakukan aturan seperti ini, namun dia mengingatkan kembali untuk tidak memberlakukan aturan yang bisa membebani masyarakat.
"Saya rasa pak wali ini luar biasa gagasannya membuat sebuah rasa cinta dan bangga kita terhadap suatu daerah dan negara tapi kalau misalnya kenyataannya membebani masyarakat jangan diberlakukan," lanjutnya.
Menurut dia aturan seperti ini sah sah saja diberlakukan jika Pemkot dalam hal ini dapat menanggung pembiayaan atau menyediakan fasilitas baju adat untuk setiap sekolah.
"Bisa dilakukan kalau ditanggung pemkot mau menanggung seluruh pembiayaan itu bisa saja terjadi. Tapi kalau tidak masyarakat kita terbebani. Saya rasa harus dipikirkan lebih jauh bagaimana beban masyarakat untuk itu," pungkasnya. (Elva/Fajar).
