Kata LaNyalla, para Kader PP harus menyadari Partai Politik menurut UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, di Pasal 1 Ayat (1) jelas menyebut frasa kata ‘kelompok’. Dimana urutan kalimat di dalam Pasal tersebut jelas menempatkan kepentingan anggota sebagai prioritas, sebelum kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
"Oleh karena itu, hakikat dari partai politik dalam tata negara disebut sebagai Political Group Representative. Sehingga sebenarnya tidak bisa disebut sebagai Wakil Rakyat. Lebih tepatnya Wakil Partai, sebab sejatinya anggota DPR atau DPRD itu terikat dengan platform perjuangan partainya masing-masing," ujar dia.
Terlebih lagi, kata LaNyalla, di dalam UU Parpol, UU MD3, Peraturan dan Tata Tertib DPR, telah diatur sedemikian rupa regulasinya untuk memastikan kekompakan suara fraksi dari masing-masing partai politik.
"Karena itu di Indonesia terdapat aturan Ketua Umum dapat melakukan re-call terhadap anggota dewan. Termasuk adanya arahan Ketua Umum. Sehingga tidak salah apa yang dikatakan anggota DPR RI Bambang Pacul, bahwa sikap dan keputusan mereka yang di Senayan itu tergantung perintah Ketua Umum," paparnya.
Bagi LaNyalla, hal itu sangat ironis. Sebab kewenangan dan kekuasaan yang diberikan oleh Konstitusi kepada anggota DPR RI sangat besar. DPR RI merupakan pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, juga kekuasaan atas anggaran Pemerintah dan hak lainnya.
"Melalui Undang-undang, DPR RI dapat memaksa secara hukum kepada 275 juta penduduk Indonesia untuk taat terhadap keputusan Undang-Undang yang mereka bentuk. Sementara di satu sisi, mereka bekerja atas perintah Ketua Umum Partai. Dengan kata lain, pembentukan Undang-Undang di Indonesia saat ini sejatinya diserahkan kepada 9 orang Ketua Umum Partai," papar dia.
