Nasib Pendidikan Anak di Pesisir Makassar; Menanggung Derita Penambangan Pasir dan Alpanya Pemerintah

  • Bagikan
Tiga siswa SMA Citra Bangsa, Kodingareng saat memasuki gerbang sekolah (Foto: Arya/Fajar)
Tiga siswa SMA Citra Bangsa, Kodingareng saat memasuki gerbang sekolah (Foto: Arya/Fajar)

“SMA kan wewenang Pemerintah Provinsi,” kata Danny, pada 17 Januari 2024 di Tribun Karebosi, Jalan Ahmad Yani, Makassar.

Wali Kota Makassar dua periode itu berkelit, akan beda cerita jika dia duduk sebagai Gubernur Sulsel.

Pada periode kedua duduk sebagai Orang Nomor Satu di Makassar, Danny memperkenalkan program 18 Revolusi Pendidikan Semua Harus Sekolah. Menekankan semua anak di Makassar harus sekolah hingga tamat SMA.

“Kalau ada yang tidak mampu sekolah, bukan tanggung jawab keluarga, tapi pemerintah,” ujar Danny saat kampanye Pemilihan Wali Kota 2020. Ditayangkan YouTube Metro TV pada 3 Oktober 2020.

Program itu terus didengungkan Danny selama ia menjabat. Jika menang di Pemilihan Gubernur Sulsel, ia dengan mantap menjawab bakal membawa program yang sama di Pemprov Sulsel. Dengan begitu, kata dia, kewenangannya tidak lagi terbatas hanya sampai SMP saja.

“Jadi 18 revolusi pendidikan itu harus jadi bagian secara keseluruhan. Mulai dari Paud sampai SMA,” ucapnya.

Grafik Dua Bacagub soal Pendidikan Anak di Pulau 

Program yang digodok Danny dan Sudirman dinilai tidak efektif. Sejumlah narasumber yang saya ditemui di Pulau Kodingareng dan Pulau Barrang Caddi, bahkan tidak mengetahui program tersebut.

Program Revolusi Pendidikan ala Danny, revolusinya tidak dirasakan warga pulau. Begitu pula Pasti Beraksi yang dicetuskan Sudirman.

“Jangankan tahu ada program itu, mereka bahkan tidak tahu anak nelayan itu punya hak yang sama mengakses pendidikan. Tidak tahu sama sekali,” terang Mira.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan