Ia heran. Pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kota kerap mengampanyekan 12 tahun wajib sekolah. Tapi tidak menyiapkan fasilitas untuk sekolah.
Menyongsong Pemilihan Umum, termasuk Pemilihan Gubernur, sebagai aktivis yang kerap mengadvokasi persoalan di pulau, Mira melihat dua sosok itu, Danny dan Sudirman sama saja.
Kiprah keduanya, selama menjadi pejabat publik untuk masyarakat pesisir dinilainya tidak nampak. Yang ada hanya spanduk yang seliweran di pulau yang sempit.
“Belum ada secara spesifik yang membahas problem wilayah pesisir. Khususnya yang berada di Kecamatan Sangkarrang. Jadi jangankan pendidikan. Bicara hak dasar warga pulau saja itu tidak ada. Apalagi soal pendidikan warga pesisir,” ketusnya.
*Liputan ini Mendapatkan Dukungan Hibah dari Program Fellowship Aliansi Jurnalis Independen Indonesia
