Pengamat politik UINAM, Prof Firdaus Muhammad menyebutkan, mutasi jelang pilkada harus dihindari kecuali alasan tertentu terkait kinerja, prestasi atau sebaliknya. Mutasi jelang pilkada rawan dipolitisasi, dimanfaatkan atau dianggap ancaman.
Pejabat atau birokrat harus fokus pada pekerjaannya dan bebas dari tekanan politik atau justru jadi pemain politik. Bawaslu RI sendiri sudah menegaskan bahwa kepala daerah dilarang mengganti pejabat menjelang Pilkada 2024, terhitung sejak 22 Maret 2024. (*/fajar)
