"Melalui anggaran desa dalam mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat terhadap perlindungan Terumbu Karang," bebernya. Ada hal yang unik karena laut dan terumbu karangnya menjadi kewenangan provinsi, sementara masyarakatnya kewenangan kabupaten kota.
"Karenanya dibutuhkan political wil masing-masing untuk satu sasaran bagaimana nilai tukar nelayan kita sudah bisa naik karena sumber daya perikanan sudah mulai terjaga," tutupnya. (*)
