FAJAR.CO.ID, TAKALAR -- Polemik dugaan pemotongan dana operasional Sekretariat DPRD Takalar menggelinding bak bola salju dan memicu reaksi publik. Sekretaris DPRD (Sekwan) Takalar, Jamaluddin Daeng Sese pun dituding melakukan pemotongan dana operasional Sekretariat DPRD Takalar.
Lembaga Corong Rakyat Indonesia (Corakindo) termasuk yang menyorot dugaan pemotongan alias sunat anggaran operasional di Sekretariat DPRD Takalar.
Founder sekaligus aktivis Corakindo, Awaluddin Anwar Daeng Lalang, mengecam dugaan pemotongan dana operasional di Sekretariat DPRD Takalar. Pemotongan dana operasional itu diduga dilakukan Sekretaris DPRD (Sekwan) Takalar, Jamaluddin Daeng Sese.
Awaluddin menegaskan bahwa dugaan praktik tersebut dianggap sangat merusak citra lembaga legislatif dan dapat berdampak buruk terhadap pelayanan publik.
"Ini bukan masalah kecil. Jika tidak segera ditindaklanjuti, bisa menjadi bom waktu yang menggerus kepercayaan masyarakat. Kami minta Bupati segera bertindak mengevaluasi posisi Sekwan,” ujar Awaluddin dengan nada tegas dilansir dari Harian FAJAR, Senin, 21 April.
Informasi dari sejumlah pegawai menyebutkan bahwa pemotongan anggaran atau dana operasional Sekretariat DPRD Takalar sebesar 10 persen dilakukan setiap kali dana BOP maupun SPPD dicairkan. Praktik ini disebut telah berlangsung sejak awal tahun 2024 dan melibatkan hampir seluruh bagian penting di sekretariat, seperti Bagian Keuangan, Umum, dan Persidangan.
Sorotan pada dugaan pemotongan atau sunat dana operasional Sekretariat DPRD Takalar tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa surat perintah, bahkan tanpa pemberitahuan resmi ke pihak terkait.
"Kami hanya bisa pasrah. Setiap pencairan dana, pasti dipotong. Tidak ada penjelasan ataupun regulasi yang mendasari,” keluh salah satu pegawai Sekretariat DPRD Takalar yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini mulai dirasakan mengganggu administrasi dan pelaksanaan program-program kerja. Beberapa agenda yang telah dijadwalkan pun terpaksa ditunda akibat terbatasnya dana yang tersisa.
Menyikapi situasi ini, Corakindo bersama elemen masyarakat lainnya mendesak aparat hukum dan Inspektorat Takalar untuk segera turun tangan. Audit transparan dan pemeriksaan menyeluruh dinilai menjadi langkah penting untuk membongkar fakta yang sebenarnya.
Dikonfirmasi terkait polemik dugaan pemotongan atau sunat dana operasional Sekretariat DPRD Takalar, Sekwan Jamaluddin Daeng Sese memilih tidak banyak berkomentar. Ia hanya menjawab singkat. “Tidak benar itu, tidak ada pemotongan,” bantahnya.
Terkait dugaan pemotongan anggaran operasional Sekretariat DPRD Takalar, Bupati Takalar, H. Mohammad Firdaus Daeng Manye diminta bersikap tegas agar polemik dugaan pemotongan anggaran operasional bisa terungkap. (fajar)
