FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan penghapusan sistem kerja alih daya atau outsourcing.
Namun, rencana ini tidak serta-merta dilakukan tanpa pertimbangan matang. Pemerintah akan mengkaji dampaknya terhadap iklim investasi sebelum mengambil langkah tegas.
"Jadi outsourcing, sesuai dengan permintaan Pak Presiden, bahwa outsourcing itu dihapuskan, tapi dengan tetap melihat risiko terhadap investasi," ujar Yassierli usai menghadiri acara pelepasan 1.200 peserta magang ke Jepang yang digelar oleh DPW III Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) Jawa Tengah dan DIY, di Semarang, Sabtu (10/5/2025).
Yassierli menegaskan bahwa persoalan outsourcing akan ditelaah lebih lanjut oleh Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, lembaga yang tengah dalam proses pembentukan.
Pemerintah kini sedang menyiapkan bahan kajian untuk mendukung arahan presiden tersebut.
"Jadi apa yang kami lakukan saat ini adalah kami menyiapkan kajian untuk mendukung itu, dan nanti kita dari Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ketika terbentuk, kemudian sudah kita siapkan bahan-bahan untuk ditindaklanjuti," jelasnya.
Menurutnya, sistem outsourcing telah lama menjadi perhatian publik, terutama dari kalangan buruh yang sering mengeluhkan berbagai permasalahan di dalamnya.
Di antaranya adalah persoalan upah yang tidak layak, ketidakpastian karier, hingga status kerja kontrak yang bergantung pada kebutuhan perusahaan.
"Banyak praktik-praktik outsourcing yang memang adanya isu, terkait tentang upah, ketidakjelasan karier, ada isu yang kemudian mereka (pekerja) dikontrak saja kapan diperlukan dan seterusnya," tambah Yassierli.
