"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa justru atas nama 'pembangunan' dan 'maslahat nasional', masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam secara lestari dipaksa menyerah," kata Daniel Johan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/6/2025).
"Mereka digusur, dikriminalisasi, dan hidup dalam kemiskinan struktural," imbuhnya.
Daniel mengatakan, isu tambang bukan sekadar soal izin atau investasi. Namun, pertambangan juga kerap menjadi titik awal dari kemunduran ekosistem pangan.
"Ketika air tanah tercemar limbah logam berat, sawah menjadi tidak produktif. Ketika laut tercemar, nelayan kehilangan hasil tangkapan. Ketika hutan digusur alat berat, masyarakat adat kehilangan sumber penghidupan dan identitas budaya," jelas Daniel.
Daniel pun menyoroti pendapat Gus Ulil yang menyebut 'pertambangan itu seolah kejahatan, pertambangan itu baik, yang tidak baik adalah bad mining’. Menurut Daniel, pernyataan Gus Ulil yang menyebut eksplorasi tambang bukan kejahatan bukan persoalan sederhana.
“Realitanya kerusakan yang dihasilkan oleh tambang di Indonesia sudah terlalu besar, terlalu dalam, dan terlalu sering dimaklumi,” tutur Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu.
Jika sistem perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum lemah sejak awal, 'bad mining’ tak lagi menjadi sebuah penyimpangan, tapi sudah menjadi pola," imbuh Daniel.
Daniel menilai, kasus Raja Ampat harus menjadi pengingat bahwa kawasan konservasi kelas dunia, yang menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati laut paling tinggi di planet ini, bisa disusupi kepentingan tambang.
