FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Setelah Partai Golkar, kini giliran Partai NasDem yang mulai menunjukkan sikap realistis soal pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Jimly Asshiddiqie, angkat bicara menanggapi perkembangan tersebut.
Ia menyebut NasDem kini sudah mulai membuka mata bahwa DKI Jakarta tak mudah digantikan sebagai pusat pemerintahan.
"Setelah Golkar, giliran NasDem mulai realistis memastikan DKI Jakarta tetap sebagai Ibu Kota Negara," ujar Jimly di X @JimlyAs (20/7/2025).
Menurutnya, IKN di Kalimantan Timur tetap bisa dilanjutkan pembangunannya, namun dengan fungsi berbeda.
Ia menyarankan agar proyek besar tersebut diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, bukan sebagai pengganti Ibu Kota Negara.
"Sedangkan IKN bisa jadi Ibu Kota Kalimantan Timur saja, plus bisa juga tetap dirancang sebagai kota pusat industri masa depan," jelasnya.
Sejak awal IKN memang dinilai banyak pihak sebagai proyek politik, bukan kebutuhan konstitusional.
Sebagaimana diketahui, DKI Jakarta masih menjadi pusat dari segala aktivitas negara, baik pemerintahan, ekonomi, diplomasi hingga pertahanan.
Sementara itu, sikap NasDem yang mulai melunak terkait IKN juga dibaca publik sebagai sinyal politik baru menjelang konsolidasi kekuasaan di bawah pemerintahan baru Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Sebelumnya diketahui, Partai NasDem akhirnya angkat suara terkait ketidakpastian kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
