Kapolres Baubau, AKBP Daniel Widya Muharam[/caption]
Mengenai pembentukan Satgas Politik Uang nantinya, pihaknya menunggu arahan dari Kapolri mengenai komposisi instansi mana saja yang akan ikut terlibat, baik dari Kejaksaan maupun dari instansi lainnya. “Yang pasti kita akan mengikuti setiap petunjuk dari Mabes Polri dan Polda Sultra. Komposisi Satgas apapun juga yang melibatkan Polri akan berpedoman pada ketentuan yang ada. Bila memang di dalam ketentuan Kejaksaan masuk, tentu kita akan mengikuti,” ujarnya.
Olehnya itu, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal negatif dalam pelaksanaan Pilwali Kota Baubau nantinya, Daniel menghimbau kepada seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk tetap mengikuti proses sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, sehingga terlaksana pesta demokrasi yang sehat dan bermutu.
“Kami akan melakukan langkah-langkah seperti pengamanan pelaksanaan Pilkada sesuai rencana yang sudah dibuat. Melakukan himbauan dan peringatan kepada para paslon, tim sukses dan masyarakat untuk tidak memunculkan isu-isu yang berkaitan SARA melalui lisan atau medsos. Bersama TNI dan stakeholder melakukan pengamanan Pilkada untuk bersinergi dalam mengamankan pesta demokrasi tersebut,” tutupnya. (Fajar)
Pilwali 2018, Polres Baubau Berencana Bentuk Satgas Politik Uang
FAJAR.CO.ID, BAUBAU – Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah bersepakat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau peredaran uang dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah di Indonesia, baik Pilgub, Pilwakot dan Pilbub.
Tito pun telah menginstruksikan kepada Kabareskrim Polri, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Politik Uang. Selain berkoordinasi dengan KPK, Kapolri juga telah menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo termasuk kalangan akademisi untuk melakukan survei dan evaluasi.
Namun, sebelum membentuk Satgas Politik Uang, Polri terlebih dahulu akan melakukan pemetaan wilayah mana saja dari 171 daerah peserta Pilkada Serentak 2018 yang masuk dalam daerah rawan politik uang. Menurut Kapolri terjadinya perilaku Politik Uang disebabkan ambisi para calon untuk menjadi kepala daerah.
Menanggapi instruksi Kapolri tersebut, Kapolres Baubau, AKBP Daniel Widya Muharam menegaskan akan mengikuti apa yang menjadi arahan Kapolri sebagai pimpinan tertinggi Polri yang selalu menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas.
Apakah Kota Baubau sebagai salah satu daerah peserta Pilkada Serentak 2018 termasuk daerah rawan politik uang? Daniel menegaskan segala kemungkinan bisa saja terjadi. Pihaknya akan tetap menerapkan pengamanan maksimal untuk mengamankan pesta demokrasi 5 tahunan itu.
“Rawan atau tidak rawan tetap Polres Baubau akan menerapkan pengamanan maksimal saat Pilkada nanti,” tegas Daniel.
[caption id="attachment_274768" align="alignnone" width="300"] Kapolres Baubau, AKBP Daniel Widya Muharam[/caption]
Mengenai pembentukan Satgas Politik Uang nantinya, pihaknya menunggu arahan dari Kapolri mengenai komposisi instansi mana saja yang akan ikut terlibat, baik dari Kejaksaan maupun dari instansi lainnya. “Yang pasti kita akan mengikuti setiap petunjuk dari Mabes Polri dan Polda Sultra. Komposisi Satgas apapun juga yang melibatkan Polri akan berpedoman pada ketentuan yang ada. Bila memang di dalam ketentuan Kejaksaan masuk, tentu kita akan mengikuti,” ujarnya.
Olehnya itu, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal negatif dalam pelaksanaan Pilwali Kota Baubau nantinya, Daniel menghimbau kepada seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk tetap mengikuti proses sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, sehingga terlaksana pesta demokrasi yang sehat dan bermutu.
“Kami akan melakukan langkah-langkah seperti pengamanan pelaksanaan Pilkada sesuai rencana yang sudah dibuat. Melakukan himbauan dan peringatan kepada para paslon, tim sukses dan masyarakat untuk tidak memunculkan isu-isu yang berkaitan SARA melalui lisan atau medsos. Bersama TNI dan stakeholder melakukan pengamanan Pilkada untuk bersinergi dalam mengamankan pesta demokrasi tersebut,” tutupnya. (Fajar)
Kapolres Baubau, AKBP Daniel Widya Muharam[/caption]
Mengenai pembentukan Satgas Politik Uang nantinya, pihaknya menunggu arahan dari Kapolri mengenai komposisi instansi mana saja yang akan ikut terlibat, baik dari Kejaksaan maupun dari instansi lainnya. “Yang pasti kita akan mengikuti setiap petunjuk dari Mabes Polri dan Polda Sultra. Komposisi Satgas apapun juga yang melibatkan Polri akan berpedoman pada ketentuan yang ada. Bila memang di dalam ketentuan Kejaksaan masuk, tentu kita akan mengikuti,” ujarnya.
Olehnya itu, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal negatif dalam pelaksanaan Pilwali Kota Baubau nantinya, Daniel menghimbau kepada seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk tetap mengikuti proses sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, sehingga terlaksana pesta demokrasi yang sehat dan bermutu.
“Kami akan melakukan langkah-langkah seperti pengamanan pelaksanaan Pilkada sesuai rencana yang sudah dibuat. Melakukan himbauan dan peringatan kepada para paslon, tim sukses dan masyarakat untuk tidak memunculkan isu-isu yang berkaitan SARA melalui lisan atau medsos. Bersama TNI dan stakeholder melakukan pengamanan Pilkada untuk bersinergi dalam mengamankan pesta demokrasi tersebut,” tutupnya. (Fajar)
