Warga Butuh Lapangan Kerja, Bupati Husler Malah Programkan Bedah 1.252 Unit Rumah
FAJAR.CO.ID, MALILI -- Kebijakan Pemerintah Luwu Timur melanjutkan Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) dinilai tidak tepat. Masyarakat seharusnya diberikan lapangan kerja supaya masyarakat bisa sejahtera.
Pemerhati Sosial Luwu Timur, Amin Abdullah mengatakan masyarakat Luwu Timur hanya butuh diberikan lapangan kerja. ''Masyarakat jngan dimanjakan dalam bentuk proyek perbaikan rumah. Saya melihat bedah rumah tidak efektif menurunkan angka masyarakat miskin," kata Amin kepada FAJAR, Rabu 27 Maret 2019.
Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Luwu Timur ini menilai, masyarakat yang mendapatkan bantuan bedah rumah tidak akan baik ekonominya. Lantaran mereka tidak punya pendapatan.
Seharusnya pemerintah memberikan lapangan kerja supaya punya uang memperbaiki rumahnya. Dana bantuan perbaikan rumah sebaiknya dialihkan ke peningkatan sumber daya manusia lewat pelatihan keterampilan. Agar mereka dapat bersaing mendapatkan lapangan kerja.
Pemerintah harus meningkatkan ekonomi kreatif di daerah. Kemiskinan meningkat karena tidak adanya lapangan kerja. Rumah tidak layak huni juga meningkat.
Rumah tidak layak huni di Luwu Timur mencapai 1.252 unit rumah. Rumah tidak layak huni ini tersebar di 11 Kecamatan.
Salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 adalah Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR).
Kebijakan Pemerintah daerah ini juga sejalan dengan Pemerintah pusat melalui nawacita di mana salah satunya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.
Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler, mengatakan telah menargetkan 1.252 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 11 Kecamatan untuk dibedah.
''Program BSBR ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Dikatakan Bupati, program BSBR ini telah dimulai sejak tahun 2016 dengan jumlah rumah yang dibedah mencapai 1.140 unit rumah, dan tahun 2017 mencapai 1.270 unit rumah,'' kata Husler.
Untuk tahun 2018, program BSBR menyentuh 1.249 rumah, sehingga sejak tahun 2016 hingga 2018 jumlah rumah yang telah dibedah mencapai 3.659 unit rumah dengan alokasi anggaran setiap rumah sebesar Rp. 10 juta perunit.
Pada periode pertama ini, diserahkan bantuan Program BSBR untuk dua Kecamatan yakni Kecamatan Burau dengan jumlah penerima 180 unit rumah yang tersebar di 18 Desa dengan total anggaran Rp1,8 miliar dan Kecamatan Wotu dengan jumlah penerima 151 unit rumah yang tersebar di 15 Desa dengan jumlah anggaran senilai Rp1,5 miliar. Itu artinya, program BSBR untuk dua Kecamatan ini di alokasikan senilai Rp3,3 miliar.
Namun, kata Husler, jika hanya mengandalkan APBD semata untuk menangani rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersisa sebanyak 11.323 unit rumah dari total keseluruhan sebanyak 61.879 unit rumah, makanya Pemerintah daerah mencari sumber lain melalui APBN dengan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).
"Melalui program BSPS ini, Pemerintah pusat memberikan bantuan mulai tahun 2017 sebanyak 200 unit, tahun 2018 sebanyak 144 unit dan tahun 2019 sebanyak 300 unit dengan jumlah bantuan setiap unitnya Rp15 juta. Inilah komitmen kita bersama membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni," jelasnya.
Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Luwu Timur, Syahmuddin mengatakan, penyerahan bantuan stimulan bedah rumah untuk di Wotu dan Burau.
''Kecamatan ini diawali sosialisasi yang diikuti sebanyak 475 peserta yang terdiri dari 330 penerima bantuan, dan sisanya terdiri dari Pokja Kabupaten, Kecamatan dan Desa," kata Husler. (shd)
