Revisi UU Pilkada, Bawaslu di Mana?
Revisi terbatas pada UU Pilkada bisa melalui JR (Judicial Review) pada Mahkamah Kontitusi RI ataupun mendorong dilakukan perubahan menyeluruh pada UU Pilkada, ini tantangan bagi Parlemen periode mendatang untuk mengusulkan dalam prolegnas, namun tahapan Pilkada 2020 sudah dimulai Oktober 2019, jadi JR adalah jalan terbaik saat ini. Revisi UU Pilkada penting dan aktivitas menuju itu sudah dilakukan oleh lembaga penyelenggara pengawas pemilu “Bawaslu” dan LSM penggiat pemilu dan Demokrasi. Demi kepastian hukum pada kewenangan pengawasan bawaslu dalam penyelenggaraan pilkada 2020 yang menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan,penindakan dan penyelesaian sengketa dalam kerangka penegakan hukum Pilkada. (*)
