Kemudian, di tahap pemungutan suara. KPUD Sulsel belum yakin bisa dilakukan secara virtual. Sebab, model konvensional selama ini akan menjadi penghambat. Selama ini, orang sakit pun masih sebisa mungkin ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya.
"Berbicara soal TPS, ya, kemungkinan ditambah. Untuk menghindari kerumunan banyak warga. Kalau seperti itu, sudah tentu anggaran pelaksanaan pilkada akan membengkak 30 persne hingga sampai 40 persen dari anggaran sekarang ini. Belum lagi anggaran untuk menerapkan sistem protokol kesehatan. Belum lain-lain," tambahnya.
Pesan yang disampaikan itu disambut negatif dari narasumber dan penanggap. Plt Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid misalnya. Ia menilai KPUD terkesan pesimis. Menurutnya, KPU harus mampu memaknai semangat yang disampaikan Presiden Joko Widodo, di mana semua warga harus hidup berdampingan dengan coronavirus desease (covid-19).
"Harusnya KPU tidak pesimis. Suka atau tidak senang kita semua harus dalam keadaan siap. Hidup berdampingan dengan pandemi ini harus dibarengi dengan kecerdasan berpikir, oleh karena itu ada yang new normal. Di mana beraktivitas seperti biasa tetapi berdasarkan protokol kesehatan," katanya.
KPU, kata dia, harus lebih optimis dalam kondisi sekarang ini. Tak ada yang menginginkan pandemi ini datang. Sekarang bagaimana menerima semuanya. "Kita harus menerima semuanya. Bukan karena tidak produktif. Kalau pesimis tidak punya kemampuan dengan berbagai resiko, maka pilihannya adalah KPU harus memberikan solusi lain," jelasnya.
