Hampir sama dengan Nurdin Halid, Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, Ni'matullah juga berpandangan serupa. KPU harusnya tidak menjadikan pandemi ini sebagai sesuatu alasan misalkan ada penambahan anggaran dan lainnya. "Jangan ini menjadi pintu masuk dengan alasan pandemi anggaran harus ditambah. Jangan terlalu berlebihan melihat fenomena ini," katanya.
"Faktanya misalkan, dalam satu TPS jumlah yang tercatat adalah 250 pemilih. Yang datang biasanya tidak sampai dengan jumlah itu. Bahkan jika dilihat saat normal pun tak ada pemilih berkumpul di TPS. Intinya jangan berlebihan, yang kita mau KPU harus siap," sambung wakil Ketua DPRD Sulsel itu.
Beri Kepercayaan
Dalam diskusi kemarin, Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus memberikan beberapa catatan. Poin utamanya adalah bagaimana KPU harus tampil memberikan kepercayaan kepada publik. "Sebab, yang kita ketahui ada perubahan dalam kehidupan kita semua," kata Nurmal mengawali bicaranya kemarin.
Mantan Ketua KPU Kota Makassar ini upaya penyelenggara sekarang meminta tambahan anggaran tidak tepat. Maksudnya, item program sebelumnya saja yang digeser untuk menyesuaikan standar protokol kesehatan. Idealnya, KPU tidak membebani lagi negara dengan meminta tambahan anggaran.
"Beberapa tahapan yang menggunakan anggaran miliaran rupiah yang misalkan bimtek dan lain-lain disesuaikan dengan kondisi saat ini. Misalnya melalui virtual. Kalau teman KPU meminta anggaran, saya pribadi cukup heran. Tentu penyelenggara tahu negara kita ini dalam keadaan krisis, yang ditunggu adalah bagaimana empati yang besar meringankan beban negeri ini," katanya.
