Meski belum diumumkan, sejumlah nama mulai mencuat terkait pengisian posisi Pjs bupati. Tiga nama yang mulai mencuat adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jayadi Nas, Asisten I Pemprov Sulsel, Andi Aslam Patonangi, dan Kadis Pariwisata Sulsel, Denny Irawan.
Bahkan sudah ada sejumlah spekulasi untuk pengisian posisi Pjs bupati. Misalnya saja Jayadi Nas yang diisukan untuk mengisi kekosongan di Gowa atau di Kabupaten Soppeng.
Soal itu, pengamat pemerintahan Unismuh Andi Luhur Priyanto mengatakan, sesuai regulasi, Pjs memang akan mengisi kekosongan jabatan hingga pemilihan dan kepala daerah definitif kembali dari cuti kampanye. Masa jabatan Pjs tentu cukup strategis. Sehingga perlu pertimbangan matang dalam penentuan figur.
Selain syarat administratif, kata dia, seorang Pjs kepala daerah harus memiliki kompetensi dan rekam jejak yang positif. Apalagi menjadi pemimpin transisi di era pilkada, dengan derajat kompleksitas masalah dan dinamika yang begitu tinggi.
"Idealnya figur pemimpin yang dipilih adalah tokoh yang memiliki reputasi kepemimpinan yang baik. Kemudian bisa di terima komunitas dan golongan masyarakat yang plural," bebernya.
Ia pun berharap Pjs dipilih karena pertimbangan profesionalisme dan kapabilitas pemerintahannya. Bukan karena pertimbangan politik elektoral di masa depan. Gubernur juga sebaiknya menghindari penunjukan Pjs kepala daerah berdasar pada titipan kelompok politik tertentu.
Terpisah, Pengamat Politik Unhas, Andi Ali Armunanto juga berharap mereka yang ditunjuk tidak punya kepentingan politik. Apalagi berpihak pada Kantidat tertentu dan tindakannya merugikan calon lain. Mereka mesti bersikap netral di pilkada.
