FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Makassar yang tidak memiliki latar belakang ilmu dari kesehatan (dokter).
Kursi Kadis Kesehatan sebelumnya diduduki Naisyah Tun Azikin. Per 31 Oktober 2020 kemarin, dirinya memasuki masa pensiun. Melalui Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800.4.1005-2020 Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin kemudian menunjuk Ir Agus Djaja Said sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan, pada 1 November 2020.
Meski Agus Djaja Said sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan, namun latar belakang pendidikannya adalah teknik atau bergelar insinyur, bukan berlatar belakang kesehatan. Hal ini yang kemudian menimbulkan polemik.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad menyayangkan kebijakan Pj Walikota karena tidak menunjuk orang yang pas menakhodai bidang-bidang vital seperti Dinas Kesehatan. Bagi dia ini berbahaya.
"Kita tidak mungkin memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak mempunyai keahlian yang akan dia kerjakan nantinya. Sedangkan Dinas Kesehatan erat kaitannya dengan kedokteran. Ini adalah bidang yang sangat penting yang harus jadi perhatian pemerintah untuk memperbaiki segalanya. Utamanya di masa pandemi seperti ini," ujar Ray saat dihubungi fajar.co.id, Kamis (5/11/2020).
Menurut dia, dalam keadaan darurat wabah seperti ini, pos pucuk pimpinan Dinas Kesehatan harus diisi oleh orang yang proporsional di bidang kesehatan. Karena memang kondisinya sedang darurat.
"Takutnya nanti keadaan urgent seperti ini dia tidak tahu bagaimana penanganan kesehatan. Kadis Kesehatan itu perlu orang yang betul-betul pas di bidangnya," ungkapnya lagi.
Meskipun Plt Kadis Kesehatan sebelumnya menjabat sebagai Sekdis Kesehatan, politisi Demokrat ini tetap menganggapnya tidak sesuai porsinya.
"Kalau kita insinyur harusnya dia di PU untuk bangunan dan tata ruang kota. Kalau di kesehatan itu tidak boleh, sekalipun itu jabatan utusan tapi paling tidak orang yang ditempatkan adalah orang profesional sesuai background yang dikerjakan. Kita lihat saja nanti. Tentu kita di DPRD akan evaluasi itu," jelas Ray.
Ia khawatir nantinya saat evaluasi kinerja di parlemen, Plt Kadis yang baru ini tidak bisa menjawab secara detail tentang bidang yang dipimpinnya. Karena bidang ilmunya tidak sesuai.
"Pasti bakal ada pertanyaan yang menjurus ke hal-hal yang sifatnya kesehatan. Nah orang kesehatan yang tahu itu. Kalau ditanya terkait kesehatan dan penularan penyakit atau obat-obatan pasti orang kesehatan lebih tahu," ketusnya.
Dengan kebijakan ini, Ray pun menilai Pj Walikota Makassar tidak profesional dalam menentukan jabatan Plt Kadis Kesehatan.
Ia menghimbau Pj Walikota harus selektif dalam menentukan sikap sebagai pimpinan tertinggi dalam hal menentukan tiap pejabat dalam keadaan krusial saat ini.
"Itu sangat berbahaya menentukan orang-orang yang tidak punya keahlian di situ. Harus selektif dalam menetukan formasi masing-masing di dinasnya supaya berjalan profesional sesuai dengan fungsinya," pungkasnya.
Sementara itu, Rudy berpendapat bahwa pucuk pimpinan di Diskes Makassar yang terpenting adalah memiliki ilmu menajerial.
"Ini cuma Plt, bukan defenitif. Namanya Plt kan dalam kondisi darurat karena kepemimpinan itu tidak boleh kosong. Dan paling tepat jabat Plt yah sekdisnya karena dia sudah kuasai selum beluk manajerial di dalam," tutur Rudy. (endra/fajar)
