“Ini (melibatkan pihak lain) justru bahaya, bukan hanya (bahaya untuk) FPI dan keluarga korban, ini bahaya untuk negara kita,” ujarnya.
Meski demikian, dia yakin Pemerintah Indonesia mampu menyelesaikan sengkarut permasalahan yang melibatkan FPI. Tanpa berkoalisi dengan negara-negar lain.
“Jangan libatkan orang lain, akan lebih runyam dan kacau pada akhirnya kita sendiri rugi,” katanya.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyebut bila benar demikian, maka hubungan Indonesia–Jerman bisa bermasalah. Sebab, kinerja seoorang intel tidak boleh diketahui negara setempat. Dan jika terungkap maka negara yang dimatai-matai harus bertindak tegas.
“Kegiatan intelijen yang dilakukan suatu negara seharusnya tidak terungkap oleh pemerintah setempat. Bila terungkap, maka negara setempat akan melakukan tindakan yang tegas terhadap negara yang melakukan aktivitas mata-mata. Ini tentu merupakan insiden besar dalam hubungan antara Jerman dan Indonesia,” katanya.
Dijelaskannya, insiden tersebut tidak bisa hanya diakhiri dengan pemulangan agen intelijen tersebut. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tidak cukup hanya memanggil Dubes ad interim Jerman. Tapi bisa melakukan tindakan lebih tegas dengan pengusiran.
“Kemlu tidak seharusnya menerima alasan Dubes ad interim secara naif. Kemenlu harus melakukan protes keras, bila perlu Dubes Jerman diusir (persona non grata) dari Indonesia,” tegasnya.
Dia meminta Kemlu segera mengambil tindakan tegas. Ia tidak ingin Kemlu di era Presiden Joko Widodo dipersepsikan lebih ‘lembek’ ketimbang era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
