FAJAR.CO.ID, LUTIM--Golkar Lutim kini mencari sosok ketua. Sepeninggal Thorig Husler, belum ada figur yang kuat.
Husler yang juga Bupati Luwu Timur meninggal usai Pilkada Serentak 2020. Karenanya, pasangan Husler, Budiman Hakim, yang kemungkinan akan dilantik sebagai Bupati Lutim.
Awalnya, Golkar berharap Budiman yang mengganti posisi Husler sebagai Ketua DPD II Golkar Lutim. Hanya, PDIP terlebih dahulu mengikat Budiman, sehingga peluang Golkar mengecil untuk menjadikannya ketua.
Sejauh ini, DPD I Golkar Sulsel telah memberikan intruksi agar semua daerah segera melaksanakan musda. Khusus di Lutim, ditargetkan berlangsung pada Februari.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Luwu Timur Taqwa Muller menyebut telah berkonsolidasi dengan pengurus pelaksana tugas soal musda akhir Februari. Mereka akan menggelar rapat pleno penetapan jadwal pasti.
"Kemungkinan kami akan gelar musda akhir Februari, sebab ada beberapa kebijakan yang harus diambil cepat oleh Partai Golkar Luwu Timur," kata Taqwa, Jumat, 22 Januari.
Kebijakan politik yang harus segera diambil Golkar adalah penentuan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Luwu Timur sepeninggal Amran Syam yang meninggal akhir tahun lalu.
Termasuk nantinya mengawal bupati terpilih yang notabene usungan Golkar. Makanya, kebijakan itu harus dibuat ketua definitif hasil musda. Khusus pengganti Amran Syam, belum ada nama yang diajukan.
"Kalau soal itu saya serahkan ke DPD I. Yang jelas tugas saya sebagai Plt menyukseskan musda dan membangun komunikasi politik dengan parpol koalisi saat pilkada (2020)," katanya.
Golkar Makassar
Di Makassar, menjelang Musda Golkar, kepengurusan baru akan dibentuk. Tugas mereka membantu kepanitiaan musda. Jadi, sifatnya hanya sementara alias temporal.
"Ada ada rancangan kepengurusan baru (struktur yang lama demisioner) sekaligus itu nanti yang menjadi panitia musda," ungkap Plt Ketua Golkar Makassar Irianto Ahmad.
Nama-nama dalam kepengurusan sementara itu tak segemuk kepengurusan sebelumnya. Sebab, tujuan utamanya untuk membantu proses musda.
"Hanya sekitar 30 persen dari kepengurusan yang lama dan itu kebanyakan pengurus lama," bebernya.
Pihaknya mengaku struktur tersebut akan disetor ke DPD I Golkar Sulsel untuk mendapatkan legalitas agar panitia punya SDM dalam menjalankan musda. Soal jadwal, kemungkinan akhir Januari atau awal Februari. (abd-sua/rid/fajar)
