"Dari PRTG terlihat pemakaian sampai 80 persen. Semua kelihatan. Jadi ada kelihatan 20 persen ini yang tidak terpakai. Maka dari itu kita buatlah satu jaringan baru lagi namanya open publik. Kita minta ke provider, gratis termasuk infrastruktur inilah yang dibilang layanan internet gratis," jelas Jusman.
Dia menyebut, ada yang biasa komplain layanan Wifi-nya lambat. Namun, layanan ini memang masih terbatas, sebab yang menjadi layanan utama ialah ke SKPD.
"Jadi ini terpakai semua. Bahkan kalau kita hitung-hitung semua kebutuhan di titik-titik itu, lebih 3.500 Mbps. Padahal, persediaannya hanya 1.200 Mbps. Itu pun tidak optimal terpakai. Jadi beberapa langkah optimalisasi itu kita lakukan," terangnya.
Termasuk tempat-tempat umum, seperti di Karebosi. Ruang terbuka, perpustakaan umum, pasar, semuanya bakal dipasangi Wifi karena akan banyak sekali manfaatnya.
Anggarannya berasal dari Diskominfo sebagai bagian dari dukungan atas semua SKPD. Jusman mengurai, menyewa sendiri 100 Mbps tanpa membeli jaringan Kominfo, tagihannya bisa sampai Rp700 juta per tahun.
Sementara Diskominfo hanya membayar Rp6 miliar untuk seluruh SKPD, termasuk open publik (Wifi gratis). Jika misalnya ada 54 SKPD, tambah 61 open publik dan lebih 250 device (akses point), bayarannya pasti besar.
"Jika semua SKPD begini, hitung meki mungkin Rp6 miliar ini tidak cukup dibayar kalau pertitik harus dibayar," ungkapnya mendetailkan.
Hingga saat ini, dari 61 titik open publik yang sudah online baik area publik maupun pusat kegiatan masyarakat (PKM) sebanyak 34 titik. Rinciannya, 15 titik area publik dan 19 titik PKM. Saat ini sedang proses pasang 9 titik di area publik.
