FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Sudah dua hari Dewan Kehutanan Nasional regional Sulawesi menggelar pra Kongres Kehutanan Indonesia di Hotel Mercure.
Acara Pra Kongres DKN Regional Sulawesi rencananya digelar 20-22 Desember 2021. Dengan mengusung tema "Suara Rakyat Sulawesi : Membangun Daya Saing Kehutanan Untuk Kelangsungan Hidup Masyarakat".
kegiatan ini melibatkan banyak pihak seperti dewan kehutanan nasional, unsur masyarakat, LSM, akademisi, birokrat, dan unsur pengusaha.
Sekretaris Panitia Pra Kongres, Arief budi setiawan mengatakan para stakeholder yang hadir masih berupaya mencari rumusan terbaik yang akan dibawa ke Kongres Januari 2022 mendatang.
"Saat ini memang hari kedua ini kita sedang dalam proses bersama-sama sama mencari rumusan terbaik apa yang bisa kita berikan dari Sulawesi kepada Indonesia khususnya di bidang kebijakan kehutanan,"katanya.
Menurut Arif, ada bidang terjadi menjadi pembahasan menarik dan agak panjang. Keduanya adalah green economy dan perhutanan sosial, karena di sana melibatkan unsur kerakyatan, melibatkan unsur masyarakat.
"Di situ ditekankan masyarakat di sekitar masyarakat hutan peduli peduli tentang kawasan hutan secara langsung mendapat manfaat dari kawasan hutan itu,"sebutnya.
Lebih lanjut kata Arif, masyarakat sekitar hutan wajib peduli dengan kawasan hutan baru sebelum bicara manfaat dari hutan.
"Contohnya hutan itu tentu saja kayak sekali dengan sumber daya alam khususnya penyediaan air bersih tetapi kalau kita tidak peduli dengan sumber airnya masyarakat tidak bisa mendapat masyarakat air. kalau contohnya hutan di Toraja habis masyarakat di sekitar hutan tidak peduli dampaknya tidak pada masyarakat Toraja saja sampai ke Pinrang,"jelasnya.
"Makanya dimulai dengan yang kepedulian dulu setelah itu bersama-sama dengan sendirinya masyarakat masa memberikan manfaat,"lanjutnya.
Melihat respons dari peserta khususnya dari kamar akademik, pihaknya berharap kegiatan seperti ini bisa rutin dilaksanakan tentunya dengan tema-tema beragam.
"Kita di setiap region bisa diselenggarakan tidak hanya di Makassar bisa di Palu, Manado sehingga aspirasi yang terserap bisa beragam,"ucap Arif.
Anggota Dewan Presidium DKN, Djati Witjaksono Hadi menjelaskan asal usul DKN berawal dari mandat mandat undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan untuk pembentukan Dewan Kehutanan Nasional (DKN)
"DKN berfungsi untuk memasukkan dan pertimbangan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan masukan tentang pembangunan kehutanan bagaimana kedepan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan,"katanya.
Dia mengungkapkan, sebelum kongres kehutanan, dilakukan pra kongres kehutanan untuk menampung aspirasi dari regional yang ada di indonesia pada kesempatan ini ada 7 regional yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, dan Papua dan Papua Barat.
"Dari regional itu pasti memiliki isu-isu strategis yang berbeda hasil rumusan dari masing-masing regional itu itu nanti akan di bawah akan dibawa ke kongres kehutanan indonesia yang rencananya tanggal 16 sampai 18 januari 2022,"bebernya.
Dalam kongres nanti akan dipilih presidium baru masa bakti 2022 - 2026.
Pada kesempatan ini kegiatan pra Kongres ketujuh yang sudah dilaksanakan di regional Jawa, kemudian Kalimantan sudah dan bersamaan ini Sumatera dan Sulawesi pada tanggal 21, 22, dan 23.
"Sementara minggu depan setelah akan ada di wilayah Maluku dan Papua dan Papua Barat beserta Bali dan Nusa Tenggara sehingga diharapkan pada pertengahan Januari aspirasi atau bahasan dari seluruh regional itu sudah ada dan bisa dibawa ke kongres kehutanan,"imbuhnya.
Selain itu, dalam kongres Kehutanan Nasional nanti, ada juga pemilihan usulan calon wakil wakil terbaru regional.
"Jadi nanti dari Sulawesi pun nanti akan dicari kita titipkan 5 kandidat yang mewakili kamar akademisi siapa pemerintah siapa dari dunia usaha kemudian dan lsm maupun masyarakat akan menjadi wakil dari regional sulawesi yang akan menjadi pengurus satu pun presidium dewan kehutanan indonesia,"katanya.
Djati memberikan salah satu contoh rumusan dari kelompok yang membahas tentang bencana ekologis. Sudah ada pembahasan hal-hal yang harus diperhatikan oleh pelaksana kehutanan sebagai pemangku maupun maupun pemberi bagaimana kita untuk memperkecil resiko bencana ekologis di bidang kehutanan.
"Bencana ekologis kan bisa terjadi berupa banjir dan tanah longsor. Kemudian kekeringan atau kebakaran hutan dan lahan ini bagaimana supaya banjir dan lain-lain bisa bencana ekologis selama ini bisa kita tekan seminimal mungkin dengan cara dengan memperbaiki ekosistem daerah," jelasnya.
Kata dia, aliran sungai yang baik tentunya daerah itu menghasilkan air yang selalu jernih. Menghasilkan air yang selalu jumlahnya tetap musim hujan maupun kemarau, kemudian berkelanjutan.
Selain itu memperbanyak daerah resapan air sehingga air hujan yang turun di hulu tidak langsung ke sungai ataupun ke daratan tetapi menyerap kebohongan sisanya mengalir ke ke sungai dari hulu sampai hilir airnya jernih
"Daerah hulu seharusnya tidak ada pemukiman tidak ada industri. Di daerah hilir baru ada panggung pemukiman biarlah hulu menyimpan air yang baik menyerap air yang baik sehingga air tidak semua masuk ke sungai tetapi air juga masuk ke tanah sehingga siklus hidrologi bisa berjalan seperti dalam," pungkasnya. (ikbal/fajar)
