FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Anggota Komisi D DPRD Makassar Ray Suryadi Arsyad mendesak pemerintah Kota (Pemkot) untuk menyelesaikan pengerjaan Rumah Sakit (RS) Jumpandang Baru.
RS ini diketahui terbengkalai dan tak kunjung diselesaikan Pemkot Makassar, sejak tahap pertama pembangunannya diselesaikan pada tahun 2019 lalu.
Pun tahun ini RS tersebut mendapatkan porsi anggaran Rp10 milliar untuk pengerjaan lantai satu dan dua gedung. Namun hingga Juni ini, lelang RS tersebut tak kunjung diajukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar.
Saat ini RS tersebut membutuhkan pengerjaan interior sekaligus pengadaan Mobiler agar bisa difungsikan.
“Jadi berikanlah atensi terhadap penyelesaian bangunan yang sangat diharapkan bisa menjadi RS, dalam hal ini puskesmas Jumpandang Baru yang akan menjadi rumah sakit,” jelas legislator Demokrat ini.
Anggota DPRD Makassar Dapil II ini mengatakan masyarakat khususnya bagian utara kota, membutuhkan akses layanan kesehatan lengkap dan dekat. Selama ini masyarakat harus jauh-jauh ke Daya jika membutuhkan akses RS.
“Kita berharap ada pelayanan yang sama dan merata. Pembagian wilayah timur dan utara itu kan cukup jauh. Kemudian untuk pemeriksaan kesehatan yang mau melahirkan, yang sakit parah itu harus jauh-jauh ke sana,” katanya.
Pengusaha Ikan Makassar ini menegaskan telah beberapa kali meminta hal ini diselesaikan, bahkan hampir tiap paripurna menjadi rekomendasinya. Menurutnya jika ini bisa cepat diselesaikan sebelum Anggaran Perubahan, potensi penambahan anggaran tahun ini bisa dilakukan.
Kata dia pembangunan RS tersebut masih membutuhkan anggaran sebesar Rp70 milliar untuk bisa rampung, dia menilai anggaran dan pengerjaan yang diajukan setengah-setengah menunjukkan sikap pemkot yang tak serius.
“Jadi sebenarnya bisa dibilang ini tidak serius, jika hanya dianggarkan sebesar Rp10 milliar saja. Harapan kita adalah tahun depan, dianggarkan pokok itu bisa dianggarkan secara keseluruhan,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Bidang Layanan Kesehatan dr. Andri Arwan Zainuddin mengatakan, lelang pengerjaan untuk RS ini tengah diproses pihaknya. Adanya keterlambatan karena pihaknya intens berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
“Jadi kami tunggu dulu hasil diskusinya (dengan LKPP),” imbuh Andri, belum lama ini. (*).
