Oleh : Lutfie Natsir, SH. MH
(Pengamat Hukum)
“Ilmu ada tiga tahapan. Jika seseorang memasuki tahap pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahap kedua maka dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahapan ketiga maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa – apanya” ( Syaidina Umar bin Khattab )
“ Biasakanlah yang benar, bukan membenarkan kebiasaan “
Turbulensi dalam tata kelola pemerintahan daerah adalah sebuah permasalahan yang sering kali mengganggu stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Dalam konteks ini, "turbulensi" mengacu pada gangguan atau ketidakstabilan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan. Turbulensi dalam tata kelola pemerintahan dapat memiliki dampak negatif yang serius. Ini bisa mencakup ketidakstabilan politik, korupsi, ketidakpastian hukum, dan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk memberikan layanan dasar kepada warganya. Semua ini dapat merugikan masyarakat dan perekonomian. Banyak yang berpendapat bahwa turbulensi dalam tata kelola pemerintahan menunjukkan perlunya reformasi dan administrasi publik. Reformasi ini mungkin mencakup perubahan prosedur, dan praktek pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.
Carut - marut dalam tata kelola pemerintahan daerah juga dapat menyebabkan beberapa persoalan lain diantaranya program kegiatan yang tidak dimuat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis yang telah ditetapkan, sehingga terkesan dibuat sebagai rencana yang mendadak tanpa urgensi dan konsepsi yang jelas, prioritas pemerintah pun menjadi kabur dan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak lagi efesien karena keputusan alokasi anggaran dan waktu menjadi lebih acak. Tanpa perencanaan yang kuat, pemerintah daerah mungkin cenderung mengambil tindakan adhoc atau kebijakan yang tidak terkoordinasi. Ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan dan kurangnya konsistensi dalam kebijakan publik.
Begitupun dengan tata kelola kepegawaian terkait pemerintahan yang mengalami turbulensi dapat menghadapi intervensi yang lebih besar dalam manajemen kepegawaian. Tata kelola kepegawaian yang tidak kapabel atau tidak efektif terkait dengan pengembangan dan jenjang karier Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjadi lebih rumit saat pemerintahan mengalami turbulensi. Saat periode turbulensi, seperti perubahan kepemimpinan, konflik atau krisis masalah dalam tata kelola kepegawaian dapat menjadi lebih menonjol dan memperburuk situasi. Selama periode turbulensi, perubahan dalam kebijakan dan prioritas pemerintah dapat sering terjadi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian terkait dengan jenjang karier ASN, karena perubahan kebijakan dapat memengaruhi proses promosi dan pengembangan karier. Pemecatan atau rotasi pegawai berdasarkan afiliasi daripada berdasarkan kinerja atau kompetensi bisa menjadi masalah serius. Persoalan suka dan tidak suka terhadap individu juga menjadi salah satu unsur penunjang tata kelola kepegawaian dalam pemerintahan dapat mengalami turbulensi. Tata kelola kepegawaian yang kuat dan kompeten sangat penting untuk menjaga kestabilan dan kinerja pemerintahan dalam situasi turbulensi
Turbulensi dalam pemerintahan akibat kesalahan atau kekeliruan dalam mengambil keputusan akibat tidak memahami mekanisme dan prosedur yang benar dapat sehingga menjadi masalah serius dan dapat mengganggu berbagai aspek pemerintahan. Nasihat dan saran pertimbangan yang keliru atau tidak tepat dari orang orang terdekat atau penasehat yang tidak memahami mekanisme dan prosedur yang benar dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang keliru oleh para pemimpin pemerintahan. Ini bisa merugikan kebijakan dan program pemerintah. Hal ini akan berdampak pada terciptanya ketidakpastian dalam berbagai tingkat pemerintahan. Para pemimpin mungkin merasa bingung tentang langkah yang seharusnya diambil. Tak hanya itu, jika orang orang terdekat memberikan nasihat yang keliru kepada pejabat pemerintah, ini dapat merusak kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan menjalankan program-program yang efektif. Kesalahan dalam pemerintahan dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat bisa merasa bahwa pemerintah tidak kompeten atau tidak dapat diandalkan.
Turbulensi dalam pemerintahan akibat kesalahan yang berkelanjutan dapat memicu krisis yang serius, termasuk kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kesalahan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemerintah dapat menghambat kemajuan dan pembangunan wilayah daerah pemerintahan. Penting untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi turbulensi dalam pemerintahan yang disebabkan oleh kesalahan orang-orang yang tidak paham mekanisme dan prosedur. Hal ini dapat membantu mengembalikan stabilitas dan kinerja yang baik dalam administrasi pemerintahan.
Tapi turbulensi tidak selalu melibatkan perubahan besar; kadang-kadang, itu hanyalah getaran kecil yang mengganggu jalannya proses pemerintahan. Dalam situasi seperti itu, pengambilan keputusan yang tumpul atau birokrasi yang lambat bisa merintangi kemajuan dan efisiensi.
Pada akhirnya, turbulensi dalam pemerintahan adalah bagian dari perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih baik. Ia mengingatkan kita bahwa pemerintahan adalah entitas hidup yang selalu berubah dan berkembang. Di balik setiap konflik dan ketidakpastian, ada harapan untuk perbaikan, keadilan yang lebih baik, dan masa depan yang lebih cerah. Sebab, seperti badai yang akhirnya mereda, pemerintahan yang kuat dan berdaya tahan akan muncul dari cobaan-cobaan ini, siap untuk mengemban tanggung jawabnya kepada rakyatnya.
Demikian sekadar tulisan kami, semoga bermanfaat dan dapat menjadi Amal Ibadah, Wallahu A”lam Bishawab, Jazakallhu Khairan
