Dia menjelaskan, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh institusi pendidikan maupun kesehatan. Karena itu, larangan hijab merupakan bentuk diskriminasi yang tidak bisa kita biarkan.
"Kami akan mendesak pihak pemerintah agar segera mencabut izin operasional RS Medistra, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin harus segera lakukan pengawasan ketat agar tidak terulang lagi di rumah sakit lainnya. Pemerintah jangan ragu tutup saja RS Medistra", tegas Joko.
Joko bahkan mengancam akan menggalang kekuatan Aliansi Pergerakan untuk melakukan demo ke kantor Kementerian Kesehatan dan gedung RS Medistra, jika pemerintah tidak tegas terhadap pihak yang telah menodai kerukunan umat beragama dan melanggar Filosofi Pancasila.
Sebelumnya, RS Medistra Jakarta Selatan menyampaikan permintaan maaf dan berjanji mengontrol proses rekrutmen, imbas larangan pelamar tenaga kesehatan memakai hijab sebagai langkah evaluasi dan pelayanan yang lebih baik.
"Ke depan, kami akan terus melakukan proses kontrol ketat terhadap proses rekrutmen ataupun komunikasi," kata Direktur RS Medistra, Agung Budisatria di Jakarta, Senin (2/9).
Agung mengatakan pihaknya meminta maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Permohonan maaf ini akibat isu diskriminasi yang dialami oleh salah seorang kandidat tenaga kesehatan dalam proses rekrutmen. Kini, hal tersebut kini tengah dalam penanganan manajemen.
"Rumah Sakit Medistra inklusif dan terbuka bagi siapa saja yang mau bekerja sama untuk menghadirkan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat," imbuhnya.
