"Kami hanya bisa pasrah. Setiap pencairan dana, pasti dipotong. Tidak ada penjelasan ataupun regulasi yang mendasari,” keluh salah satu pegawai Sekretariat DPRD Takalar yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini mulai dirasakan mengganggu administrasi dan pelaksanaan program-program kerja. Beberapa agenda yang telah dijadwalkan pun terpaksa ditunda akibat terbatasnya dana yang tersisa.
Menyikapi situasi ini, Corakindo bersama elemen masyarakat lainnya mendesak aparat hukum dan Inspektorat Takalar untuk segera turun tangan. Audit transparan dan pemeriksaan menyeluruh dinilai menjadi langkah penting untuk membongkar fakta yang sebenarnya.
Dikonfirmasi terkait polemik dugaan pemotongan atau sunat dana operasional Sekretariat DPRD Takalar, Sekwan Jamaluddin Daeng Sese memilih tidak banyak berkomentar. Ia hanya menjawab singkat. “Tidak benar itu, tidak ada pemotongan,” bantahnya.
Terkait dugaan pemotongan anggaran operasional Sekretariat DPRD Takalar, Bupati Takalar, H. Mohammad Firdaus Daeng Manye diminta bersikap tegas agar polemik dugaan pemotongan anggaran operasional bisa terungkap. (fajar)
