"Kemarin, Satpol PP turun dan mengangkut semua donasi tersebut. Tentu saja tindakan Satpol PP tersebut memancing reaksi dari para aktivis yang sedang menggalang dukungan itu. Keributan bertambah karena Plt Sekretaris Daerah mendatangi posko Masyarakat Pati Bersatu dan terjadilah konfrontasi. Plt Sekda itu, sama arogannya dengan bupatinya, mengatakan bahwa haknya untuk menggusur lokasi penggalangan dana tersebut. Debat pun terjadi dan dia nyaris berantem dengan para aktivis," beber Made.
Pemerintahan dari atas ke bawah ternyata sudah bangkrut. Di tingkat nasional, kita lihat bahwa apapun sekarang dipajakin. Hampir setiap hari selalu ada saja berita usaha pemerintah untuk memeras kantong rakyatnya.
Kalau Anda membeli emas batangan, menurut Peraturan Menkeu No 52/2025, Anda dikenakan pajak penghasilan 0.25%. Kemudian Komdigi sedang mengkaji keharusan pengguna video call (whatsapp, zoom, dll) utnuk membeli internet premium.
Negara memalaki warganya di setiap tikungan. Di sisi yang lain, kebijakan-kebijakan mercusuar yang diambil pemerintah juga tidak jelas arahnya. Makan Bergizi Gratis? Tidak ada seorang pun berkomentar menyenangkan dan puas atas kebijakan ini. Jika ada yang bersyukur maka kemungkinkan besar mereka adalah para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diberi pelatihan miiter 3 bulan sebelum bertugas di satuan pelayaan pemenuhan gizi (SPPG).
Koperasi Merah Putih? Sekolah Rakyat? Penambahan Kodam dan rekrutmen besar-besaran untuk Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang akan dibentuk 100 batalyon tahun ini? Kabarnya para tentara ini akan mengamankan kebijakan ketahanan pangan.
