Tag: Pakar Hukum Tata Negara - Laman 2 - FAJAR

Prabowo Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Pakar Hukum Tata Negara: Keniscayaan yang Tidak Dapat Dihindari

Soal Gugatan ke PTUN, Fahri Bachmid: Putusan MK Final, Upaya Hukum PDIP Tidak Berpengaruh

Sebut Demokrasi di Indonesia Cacat, Zainal Arifin Mochtar di Hadapan Ratusan Mahasiswa di Makassar: Bersatulah!

Pakar Hukum Jimly Asshiddiqie: Prabowo Contoh Kenegarawanan dalam Menerima Kekalahan

Refly Harun Ajak Pemilih Tidak Memberikan Suara kepada Calon Titipan yang Dihasilkan Politik Dinasti

Pakar Hukum Tata Negara: Hak Angket DPR ke MK Salah Alamat

Tanggapi Putusan MK, Yusril: Cacat Hukum dan Berpotensi Menimbulkan Masalah

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti Ingatkan Bahaya Praktik Politik Dinasti

Batasan Usia Capres dan Cawapres, Bivitri Susanti Sebut Kewenangannya Berada pada DPR

Sistem Pemilu Tetap Terbuka, Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi: Putusan MK Wajib Dihormati

MK Perpanjang Masa Jabatan Pemimpin KPK, Pakar Hukum Tata Negara: Problematis dan Multi Tafsir

Sebut Bahaya PTUN Jakarta Kabulkan Gugatan Fadel Muhamad, Refly Harun: Kita Nanti Mengenal Yuristokrasi, Pemerintahan oleh Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid: Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Tetap Konstitusional

Perppu Cipta Kerja Dinilai Lucu Sekaligus Berbahaya, Pakar Hukum: Sebenarnya Penghinaan Terhadap MK

Fahri Bachmid Sebut Perppu Cipta Kerja Kebijakan yang Destruktif Atas Supremasi Konstitusi

Komentari Polemik KUHP, Prof Jimly Asshiddiqie: Itu Bikin Malu

Pakar Hukum Tata Negara Nilai Perkembangan Demokrasi Indonesia Menjauh dari Cita-cita Pancasila

UU IKN Disahkan DPR, Yusril Ihza Mahendra Komentar Begini

3 Partai Usulkan Perpanjangan Masa Jabatan, Pakar Hukum Tata Negara: Melanggar Prinsip Demokrasi

Polemik Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Dinilai Sudah Terlambat, Ini Alasan Pakar Hukum Tata Negara

Sidang Online HRS Tidak Punya Basis Legal-Konstitusional, Fahri Bachmid: UU Mewajibkan Terdakwa Hadir Langsung

Prof Yusril Ihza Mahendra Bilang Pencopotan Anies Baswedan Tak Bisa Dilakukan Presiden apalagi Mendagri

Refly Harun: Sesungguhnya Nanti Bisa-bisa Presiden pun Bisa Kena Tindak Pidana

Refly Harun: Kepulangan Habib Rizieq Berpengaruh pada Konstetasi Pilpres 2024

Pakar Hukum Tata Negara: Proses Legislasi Cipta Kerja Terburuk di Era Reformasi

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.