Pesan Moeldoko untuk Para Jenderal di ‘Medan Tempur’ Pilkada 2018
JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Moeldoko mengaku tidak mempermasalahkan perwira tinggi di lingkungan TNI/Polri maju dalam pertarungan Pilkada. Namun dirinya meminta mereka agar mematuhi prosedur yang berlaku, seperti mengajukan pengunduran diri dari kesatuan TNI/Polri atau pensiun dini.
Dia menjelaskan, untuk pengajuan pensiun itu ada prosesnya. Sepanjang pengajuan itu selesai sebelum batas akhir pendaftaran ke pilkada atau pemilu itu terpenuhi, tidak akan ada masalah.
“Semua proses. Sepanjang nanti deadline masih terpenuhi tidak ada masalah. Tapi kalau masih aktif pasti tidak boleh, dong," kata Moeldoko saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (4/1).
Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini melanjutkan, bagi perwira TNI dengan status pensiun atau sudah tidak aktif berdinas, maka secara otomatis memiliki hak politik sama dengan masyarakat sipil.
“Dia sudah sipil, ya boleh, punya hak politik sama. Seperti saya sekarang ini, tidak masalah maju langsung di Pilkada," ujar dia.
Namun, lanjut Moeldoko, akan lebih baik apabila anggota tersebut melepas atribut TNI atau Polri sejak dirinya melakukan sosialisasi sebagai bakal calon kepala daerah. “Sosialisasai pertengahan Januari, ketika sosialisasi mengundurkan diri, itu akan lebih gentle, lebih firm,” terang Moeldoko.
Moeldoko sendiri tidak meragukan kapasitas anggota TNI/Polri yang akan maju dalam pertarungan Pilkada. Ia menyebut, anggota TNI dan Polri memiliki pengalaman memimpin pasukan dan punya pengalaman birokrasi yang cukup.
