Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menerima data yang disampaikan oleh BPJAMSOSTEK dan menyatakan, data batch pertama BSU sebanyak 2,5 juta ini akan di-checklist untuk mengecek kesesuaian data yang ada. "Setelah itu baru akan kami serahkan kepada KPPN untuk nanti akan disalurkan ke bank penyalur, dalam hal ini adalah bank-bank pemerintah. Dari bank pemerintah tersebut nanti akan ditransfer ke penerima program Bantuan Subsidi Upah," katanya.
Pihaknya juga menambahkan bahwa Kemnaker butuh waktu 4 hari untuk melakukan checklist pada data yang telah diberikan oleh BPJAMSOSTEK demi mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Ida juga memastikan pegawai non ASN untuk mendapatkan BSU ini, "Pegawai pemerintah non PNS, sepanjang dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka dia memang termasuk yang menerima program bantuan perintah ini," tutup Ida.
Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Sulawesi Maluku Toto Suharto menjelaskan, Saat ini untuk wilayah Sulawesi Maluku sudah tervalidasi sebanyak 549.442 rekening bank peserta dari target sebanyak 574.299, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 24.857 rekening peserta.
“Berkenaan dengan kekurangan tersebut diatas, mohon kiranya para HRD/Pelaku Usaha/Pemberi Kerja segera mengirimkan format isian atau melengkapi melalui SIPP Online sebelum tanggal 31 Agustus 2020” tukas Toto Suharto. (ful)
