FAJAR.CO.ID,MAKASSAR-- Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulsel berharap jelang pelaksaan Pilkada serentak 2020, angka kasus reproduktif efektif di Sulsel tidak mengalami peningkatan dan tidak menimbulkan Kluster baru.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Ichsan Mustari mengatakan pihaknya meminta kepada penyelenggara Pilkada seperti KPU, Bawaslu dan Aparat keamanan agar dapat memperketat protokol kesehatan.
"Antisipasi Pilkada, kita akan lakukan pertemuan dengan KPU, Bawaslu dan IDI untuk mendapatkan komitmen dan tanda tangan integritas pilkada yang berlangsung nantinya bisa aman agar protapkes dijalankan dengan baik," ucap Ichsan Mustari.
Senada dengan itu, Humas IDI Makassar, dr Wachyudi Muchsin menyebut supaya cluster Pilkada dapat diminimalkan dan mengantisipasi kurva Covid-19 akan semakin naik, maka pihaknya akan membangun perjanjian yaitu bila ada pasangan calon yang melanggar harus diberi sanksi sesuai UU yang berlaku.
"Bisa saja dikasih sansi atau didiskualifikasi atau apa saja sanksinya lah karena ini bahaya terkait bencana covid ini menjadi momok dalam pilkada," ungkap Wachyudi.
Ia juga meminta agar pelacakan dan tes di Sulsel khususnya di Kota Makassar dapat lebih ditingkatkan. Mengingat, Kota Makassar merupakan episentrum penyeberan wabah virus Corona.
Sebelumnya, dua kecamatan di Kota Makassar yaitu Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Biringkanaya telah dilakukan swab tes massal.
Diketahui, sebanyak 103 orang di Kecamatan Rappocini dan 189 orang di Kecamatan Biringkanaya telah ikut swab tes massal secara gratis.
"Memang kalau kita lihat jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan kita menurunkan angka kasus dan hasilnya masih diproses, datanya belum keluar," kata Wachyudi.
"Kami juga minta jangan hanya di 6 kecamatan tapi di 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar dan zona merah kabupaten kota yang tingkat covidnya tinggi dan diperkirakan meninggi," sambungnya kemudian.
Wachyudi menambahkan, tidak hanya cluster Pilkada yang menjadi momok perhatian saat ini, melainkan cluster perkantoran juga perlu diantispasi, lantaran saat ini baik kantor swasta maupun negeri mulai beraktivitas normal kembali.
"ASN yang mulai masuk kantor seharusnya juga melakukan swab tes agar tidak tda cluster perkantoran," tutupnya. (Anti/fajar)
