FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah percaya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menjadi obat pemulihan ekonomi nasional. Asal, banyak UMKM yang mengaksesnya. Tidak sebagian saja.
Melalui KUR, bunga kredit memang sangat rendah. Pemerintah telah memberikan subsidi bunga sebesar 3 persen selama 6 bulan ke depan.
Selain itu, pemerintah juga menambah plafon penyaluran KUR tahun ini menjadi Rp253 triliun. Lebih tinggi dari tahun lalu sebesar Rp220 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yakin, makin banyak UMKM yang memanfaatkan KUR, pemulihan ekonomi nasional akan makin cepat. Ia menilai, UMKM sangat berperan dalam pemulihan ekonomi nasional.
"Penyaluran KUR ke sektor UMKM membantu sektor usaha ini cepat bangkit di masa pandemi. Pemerintah akan terus memberikan dukungan sehingga UMKM dapat mengoptimalkan perannya sebagai penggerak ekonomi," katanya, kemarin.
Koordinator Bidang Perekonomian mendata, pada posisi 21 Desember 2020, penyaluran KUR tercatat sebanyak Rp188,11 triliun atau sekitar 99 persen dari target yang ditetapkan sebanyak Rp190 triliun. KUR disalurkan kepada 5,81 juta debitur dengan outsanding sebesar Rp226,5 ttriliun.
Di Sulsel, penyaluran KUR justru lebih cepat. Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Sulsel mencatat, penyaluran KUR di Sulsel pada 2020 telah disalurkan kepada 383.774 debitur dengan nilai Rp10,50 triliun.
Realisasi tersebut bahkan lebih besar dari tahun lalu, atau sebelum pandemi merebak. Pada 2019, KUR di Sulsel tersalur kepada 308.057 debitur dengan nilai Rp8,18 triliun.
"KUR 2021 diproyeksikan akan meningkat dibandingkan tahun 2020, seiring dengan kenaikan target," ucap Kepala Kanwil DJPB Sulsel, Sudarmanto.
Hal tersebut sejalan target dan alokasi nasional tahun 2021 yang meningkat. Sudarmanto mengatakan, pada 2021 target penyaluran sebesar Rp253 triliun, meningkat dari 2020 sebesar Rp190 triliun.
Alokasi subsidinya pun meningkat sebesar Rp14,84 triliun dari alokasi subsidi pada 2020 sebesar Rp13,77 tiliun. "Harapannya penyaluran KUR 2021 oleh perbankan sejalan dengan prioritas unggulan pemda," harapnya.
Sudarmanto menjelaskan, berbagai upaya akan dilakukan dalam penyaluran KUR 2021. Di antaranya, langkah sinkronisasi penyaluran sektor KUR dengan program prioritas pemda, pelatihan SIKP user pemda untuk penyediaan calon debitur potensial, monitoring, dan evaluasi penyaluran KUR.
Pada 2020 lalu, penyaluran KUR terbesar disalurkan ke sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp4,22 triliun. Disusul sektor perdagangan dan eceran sebesar Rp3,86 triliun, dan sektor industri pengolahan sebesar Rp740,29 miliar.
Kendala Akses
Kepala Dinas Koperasi UKM Sulsel Malik Faisal menjelaskan untuk mengakses KUR, memang ada beberapa persyaratan. Mulai dari memiliki legalitas usaha hingga harus punya izin atau keterangan usaha dari pemerintah setempat.
Kemudian, tidak sedikit UMKM yang belum memiliki catatan atau pembukuan untuk mengukur tingkat keberhasilan usahanya oleh bank. Seiring berubah-ubah usahanya dan tidak konsisten produksinya.
"Limit plafon KUR maksimal Rp500 juta. Usaha Kecil Menengah butuh lebih dari itu. Belum lagi mereka juga tidak punya aset untuk dijaminkan," terangnya.
Agar penyaluran KUR bisa lebih efektif, Malik menyarankan agar bank penyalur KUR bekerja sama dengan pemda untuk izin usaha dan keterangan usaha diterbitkan.
"Perbankan harus aktif sosialisasi ke masyarakat dan limit plafon ditambah," sarannya.
