Pernah, ada anggota DPRD berkata kepada saya; "Kami berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai wakil rakyat, maka wajar dan pantas kalau kami sebagai wakil rakyat yang harus terlebih dahulu disejahterakan dan difasilitasi, barulah kemudian giliran rakyat yang kami wakili. Kalau para wakil rakyat saja tidak bisa disejahterakan dan difasilitasi oleh negara lewat pemerintah, maka bagaimana mungkin negara lewat pemerintah bisa menyejahterakan rakyatnya?".
Logika argumentasi sang wakil rakyat tersebut, sepintas masuk akal. Namun, juga sekaligus rentan mengandung kesan tukang peralat rakyat. Betapa kerap nyaring terdengar suara demi rakyat. Mereka pun kadang menggebrak meja dan saling berebut mikrofon demi bersuara lantang untuk rakyat.
Namun setelahnya, nasib rakyat yang konon mereka perjuangkan itu, tetap tidak berubah. "Kau masih seperti yang dulu", sementara para wakilmu, tidak lagi seperti yang dulu". Nomor HP telah berubah seiring perubahan penampilannya.
Kalau dulu semasa masih berstatus calon anggota dewan, rajin mengunjungi dan menyapamu sebagai rakyat, sembari menitip amplop. Kini, kamulah sebagai rakyat yang mencari dan mendatangi mereka, namun susah ketemunya, karena mereka saat ini, sibuk rapat anggaran dan perjalanan dinas.
Meski pun demikian, di antara perilaku anggota dewan yang kerap dipersoalkan itu, masih ada juga anggota dewan yang baik dan peduli terhadap rakyat. Sekalipun mereka itu tak bisa atau belum bisa berbuat banyak sebagaimana seharusnya secara ideal untuk rakyat.
