Begitupun dengan tata kelola kepegawaian terkait pemerintahan yang mengalami turbulensi dapat menghadapi intervensi yang lebih besar dalam manajemen kepegawaian. Tata kelola kepegawaian yang tidak kapabel atau tidak efektif terkait dengan pengembangan dan jenjang karier Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjadi lebih rumit saat pemerintahan mengalami turbulensi. Saat periode turbulensi, seperti perubahan kepemimpinan, konflik atau krisis masalah dalam tata kelola kepegawaian dapat menjadi lebih menonjol dan memperburuk situasi. Selama periode turbulensi, perubahan dalam kebijakan dan prioritas pemerintah dapat sering terjadi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian terkait dengan jenjang karier ASN, karena perubahan kebijakan dapat memengaruhi proses promosi dan pengembangan karier. Pemecatan atau rotasi pegawai berdasarkan afiliasi daripada berdasarkan kinerja atau kompetensi bisa menjadi masalah serius. Persoalan suka dan tidak suka terhadap individu juga menjadi salah satu unsur penunjang tata kelola kepegawaian dalam pemerintahan dapat mengalami turbulensi. Tata kelola kepegawaian yang kuat dan kompeten sangat penting untuk menjaga kestabilan dan kinerja pemerintahan dalam situasi turbulensi
Turbulensi dalam pemerintahan akibat kesalahan atau kekeliruan dalam mengambil keputusan akibat tidak memahami mekanisme dan prosedur yang benar dapat sehingga menjadi masalah serius dan dapat mengganggu berbagai aspek pemerintahan. Nasihat dan saran pertimbangan yang keliru atau tidak tepat dari orang orang terdekat atau penasehat yang tidak memahami mekanisme dan prosedur yang benar dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang keliru oleh para pemimpin pemerintahan. Ini bisa merugikan kebijakan dan program pemerintah. Hal ini akan berdampak pada terciptanya ketidakpastian dalam berbagai tingkat pemerintahan. Para pemimpin mungkin merasa bingung tentang langkah yang seharusnya diambil. Tak hanya itu, jika orang orang terdekat memberikan nasihat yang keliru kepada pejabat pemerintah, ini dapat merusak kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan menjalankan program-program yang efektif. Kesalahan dalam pemerintahan dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat bisa merasa bahwa pemerintah tidak kompeten atau tidak dapat diandalkan.
