FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syamsuddin Haris, angkat bicara soal polemik pagar laut yang terus menuai perhatian publik.
Ia menyoroti persoalan utang budi pejabat kepada oligarki yang dianggap menjadi penghambat kemajuan bangsa.
"Jika para pejabat negara tersandera utang budi kepada oligarki yang menguasai ekonomi, kapan negeri ini bisa maju?," ujar Syamsuddin di X @sy_haris (25/1/2025).
Syamsuddin juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menghadapi kasus seperti ini.
"Saatnya Presiden Prabowo unjuk keberanian dan ketegasan dengan tidak memberi toleransi kepada mereka bila melanggar hukum," tekannya.
Dikatakan Syamsuddin, tidak boleh ada toleransi bagi pelanggaran hukum, termasuk yang melibatkan kelompok oligarki.
"Negara harus selalu hadir untuk rakyat dan bangsa kita," Syamsuddin menuturkan.
Ia kemudian mempertanyakan langkah hukum pengusutan dalang pagar laut terkesan berlarut-larut.
"Bukankah perusahaan dan perorangan pemilik 263 sertifikat HGB pagar laut sdh diketahui," cetusnya.
"Mengapa penyelidikan dlakukan oleh KKP, bukan oleh APH, kepolisian dan kejaksaan," sambung dia.
Blak-blakan, ia berharap tidak ada skenario melindungi pelaku di balik lambatnya proses yang berjalan.
"Meski sudah ada perintah Presiden untuk bongkar pagar laut, namun kepemilikan sertifikat HGB, perijinan dan motif perlu diusut tuntas," tandasnya.
Syamsuddin bilang, jika hal tersebut dilakukan pemerintah, maka persekongkolan busuk pengusaha dan pejabat yang merugikan rakyat bisa dibawa ke ranah hukum.
