Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkot Makassar untuk memastikan setiap anak mendapat akses pendidikan yang layak tanpa harus mengorbankan legalitas dan masa depan akademiknya.
"Jadi tidak berlaku lagi, itu menimbulkan masalah serius di Dapodik. Sebanyak 1.400 siswa yang masuk secara 'solusi' terlambat masuk sistem dan hampir tidak bisa mendapatkan ijazah," ungkapnya tegas.
Ia menambahkan bahwa Kementerian telah memberi peringatan keras kepada Makassar, agar tidak mengulangi kejadian serupa.
Jalur tidak resmi berpotensi membuat siswa tidak tercatat dalam sistem nasional, sehingga berdampak pada kelulusan dan legalitas administrasi pendidikan.
"Kami tidak ingin mengambil risiko. Tahun ini kami hanya gunakan jalur resmi dan sesuai regulasi. Semua distribusi siswa dilakukan transparan dan berdasarkan data," tambahnya.
Terkait distribusi ulang siswa masih berjalan. Achi juga menuturkan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil review pusat untuk distribusi ulang siswa ke sekolah-sekolah yang masih memiliki sisa kuota.
Orang tua diimbau untuk menunggu pengumuman resmi dan tidak mengambil langkah sendiri agar tidak menimbulkan permasalahan administratif ke depannya.
Pemerintah Kota Makassar berkomitmen memastikan semua anak mendapatkan hak pendidikan yang layak, tanpa harus mengorbankan legalitas administratif.
"Dengan data yang transparan dan koordinasi aktif dengan pemerintah pusat, kami Dinas Pendidikan terus bekerja agar tidak ada anak yang tertinggal dari sekolah tahun ini," jelssnya.
Sebaran Sekolah dan Jumlah Sisa Kuota kosong:
